Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Pemerintah Provinsi Papua Tengah Gelar Rapat Rencana Aksi Nasional HAM, Staff Ahli II Tekankan Pentingnya Pelaporan Terstruktur

Etty Welerbadge-check


					Pemerintah Provinsi Papua Tengah Gelar Rapat Rencana Aksi Nasional HAM, Staff Ahli II Tekankan Pentingnya Pelaporan Terstruktur Perbesar

NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Hukum menyelenggarakan kegiatan Rapat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah pada Rabu (30/04/2025). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Staff Ahli II Gubernur Papua Tengah, Herman Kayame, mewakili pemerintah provinsi.

Dalam sambutannya, Herman Kayame menjelaskan bahwa RANHAM merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan agenda penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

“Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia adalah dasar pijakan dalam pelaksanaan nilai-nilai hak asasi di Indonesia. RANHAM harus menjadi pedoman penyusunan program dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan RANHAM harus mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai acuan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Herman menyampaikan bahwa salah satu komponen penting dari pelaksanaan RANHAM adalah pelaporan aksi HAM oleh pemerintah daerah.

“Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mempersiapkan laporan Aksi HAM, khususnya pelaporan B04, sesuai dengan format, lampiran, dan jadwal pelaporan yang telah ditentukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan RANHAM Tahun 2021–2025 telah tertuang secara legal dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021–2025. Dokumen ini mengatur secara komprehensif peran dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan aksi-aksi HAM.

Herman juga menjelaskan bahwa terdapat empat kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan Aksi HAM Daerah, yaitu: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Keempat kelompok ini diprioritaskan karena merupakan bagian dari masyarakat yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dalam kerangka penegakan hak asasi manusia.

“Penyusunan dan pelaksanaan Aksi HAM dilakukan oleh Panitia Nasional RANHAM yang terdiri dari berbagai kementerian, antara lain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/BAPPENAS, serta Kementerian Luar Negeri,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan adanya pedoman pelaksanaan pelaporan Aksi HAM yang disusun secara nasional, pemerintah daerah di Papua Tengah dapat menggunakannya sebagai instrumen dalam meningkatkan efektivitas pelaporan dan implementasi aksi-aksi HAM di wilayah masing-masing.

“Komitmen terhadap penghormatan dan pemajuan HAM harus menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan,” pungkas Herman.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya koordinatif Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan HAM daerah dengan agenda nasional, sekaligus memperkuat kapasitas pelaporan yang akuntabel dan berbasis data. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066

Gubernur Papua Tengah Dorong Petani Kopi Intan Jaya Tembus Pasar Dunia

17 November 2026 - 13:03 WIB

IMG 20261117 WA0065

Yustinus Pigai: Pertina yang Sah di Bawah Payung KONI

17 November 2026 - 12:59 WIB

IMG 20261117 WA0062

Pemuda Mimika Minta Publik Tak Bangun Opini Liar soal Pemeriksaan Bupati dalam Kasus Hibah KPU

17 November 2026 - 10:05 WIB

20261116
Trending di News