JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam merespons kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada Kamis (24/4) di Washington, DC.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu. Airlangga hadir sebagai Ketua Delegasi dan Koordinator Perundingan untuk kebijakan tarif AS. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen mendukung perdagangan yang adil dan setara guna menekan defisit neraca dagang AS.
“Indonesia akan memperluas impor dari Amerika, terutama untuk komoditas utama seperti minyak, gas, dan produk pertanian,” ujar Airlangga, Jumat (25/4/2025).
Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia sedang menyiapkan langkah-langkah deregulasi, termasuk perbaikan mekanisme perizinan dan kuota impor, serta peningkatan kandungan lokal. Di samping itu, kerja sama investasi dan eksplorasi mineral kritis menjadi fokus utama, seiring dengan penguatan sinergi dalam bidang keuangan dan ekonomi digital.
Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju proses negosiasi tarif antara kedua negara. Didukung kalangan usaha dan asosiasi industri, Indonesia berharap pembahasan dapat segera dimulai pasca penandatanganan kesepakatan non-disclosure dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada 23 April 2025.
“Target kami adalah menyelesaikan seluruh proses teknis negosiasi dalam waktu 60 hari,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Menkeu AS Scott Bessent memberikan apresiasi atas kecepatan respons dari Indonesia pasca pengumuman tarif resiprokal oleh Presiden Trump pada 2 April 2025.
“Saya sangat menghargai surat dari Menko Airlangga. Itu menunjukkan itikad baik dan menjadi dasar positif untuk hubungan dagang kita ke depan,” ungkap Bessent.
Pihak AS juga menyampaikan keinginan untuk mempererat kolaborasi dalam forum internasional seperti G20, yang akan dipimpin oleh AS pada tahun 2026, serta mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Sebagai latar belakang, pada awal April lalu, Presiden Trump mengumumkan tarif balasan terhadap lebih dari 100 negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Kebijakan ini diberlakukan guna menekan defisit perdagangan AS yang selama ini dianggap terlalu besar akibat tingginya impor dari negara lain.
Indonesia sendiri menghadapi tarif hingga 32% untuk sejumlah produk ekspornya ke AS, dan Airlangga memperingatkan bahwa angka tersebut dapat meningkat hingga 47% jika dihitung bersama dengan tarif lain yang telah diterapkan, khususnya pada produk tekstil dan garmen. Bahkan, meskipun ada diskon tarif menjadi 10% untuk sementara waktu, beban tarif kumulatif masih menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha dalam negeri.
“Tambahan tarif ini berdampak langsung terhadap harga jual dan daya saing produk Indonesia di pasar AS, yang pada akhirnya juga dibebankan ke konsumen maupun eksportir,” pungkas Airlangga.
