Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

MK Gugurkan Permohonan Sengketa Pilgub Papua Selatan

adminbadge-check


					Situasi Sidang MK Perbesar

Situasi Sidang MK

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemilihan gubernur (PHPU Gub) Papua Selatan yang diajukan oleh Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia. Dalam perkara bernomor 205/PHPU.GUB-XXIII/2025, MK menyatakan bahwa permohonan tersebut gugur setelah melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“Gugur,” ujar Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan putusan dismissal di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/02/2025).

Pemohon berargumen bahwa pembentukan Provinsi Papua Selatan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mensyaratkan minimal lima kabupaten/kota dalam pembentukan suatu provinsi. Papua Selatan sendiri hanya terdiri dari empat kabupaten, yakni Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat.

Dalam agenda sidang putusan dismissal ini, MK akan membacakan total 158 perkara sengketa hasil Pilkada. Sidang putusan terbagi menjadi tiga sesi, dimulai pukul 08.00 WIB untuk sesi pertama, dilanjutkan sesi kedua pada 13.30 WIB, serta sesi terakhir pada pukul 19.30 WIB.

Putusan ini diambil setelah MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 310 perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024, yang berlangsung sejak 8 Januari hingga 31 Januari 2025.

Beberapa sengketa yang turut diputus MK meliputi Pilkada di Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Selain itu, MK juga akan mengeluarkan putusan dismissal untuk perselisihan pemilihan bupati dan wali kota.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline