TIMIKA – Pemerintah pusat memprogramkan transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur dengan tujuan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan wilayah baru.
Hal tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan elit Papua, masyarakat dan juga kaum intelektual. Dengan pandangan yang berbeda-beda tentang apa itu transmigrasi dan dampak bagi masyarakat Papua.
Salah satu Tokoh intelektual Kamoro, Dr. Leonardus Tumuka menilai program transmigrasi perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat terutama melihat kondisi wilayah Papua yang masih perlu pembenahan baik dari segi SDM, pengelolaan lahan, perlindungan wilayah adat dan faktor lainnya yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat Papua.
Dr. Leonardus menjelaskan, dari segi SDM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat asli masih lemah dan masih belum bisa berdiri di atas kakinya sendiri, kemudian kemampuan-kemampuan pengelolaan lahan yang masih kurang, serta perlindungan wilayah adat.
“Rata-rata wilayah di Papua ini adalah wilayah adat sehingga pasti menjadi salah satu hal yang menjadi isu kekhawatiran adanya penguasaan lahan dan lain sebagainya,” jelas Dr. Leo saat diwawancarai, di Hotel Horison Diana, belum lama ini.
Salah satu yang paling dikhawatirkan dan menjadi persoalan adalah dengan adanya program transmigrasi akan adanya perluasan wilayah, lalu masyarakat akan kehilangan wilayah mata pencaharian tradisional. Kemudian tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kuat, sehingga oleh transmigrasi bisa jadi akan menimbulkan masalah baru.
Selain itu, SDM yang belum mampu untuk menghadapi transmigrasi tentunya akan berdampak pada kehilangan mata pencaharian masyarakat yang sering dilakukan dengan cara tradisional. Tentunya akan menjadi masalah baru jika program Transmigrasi tetap dijalankan
“Tentang kekhawatiran SDM yang belum kuat oleh transmigrasi kemudian menjadi masalah baru itu kemudian menjadi persoalan dan dilema-dilema yang terus dikhawatirkan,” ungkapnya.
Program pemerintah untuk pemerataan pembangunan diseluruh wilayah agar tidak terjadi desentralisasi di satu wilayah dinilai baik. Akan tetapi pemerintah harus melihat harapan dari masyarakat Papua melalui program-program yang tepat sasaran dan menyentuh langsung kepada masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi
Bukan sekedar perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang sedikit penduduknya dengan harapan mempercepat pemerataan pembangunan serta mendukung pengembangan kawasan tapi juga bisa memberikan dampak negatif berupa alih fungsi lahan yang berpotensi terjadi konflik antara masyarakat setempat dan para transmigran.
“Saya dari sisi intelektualitas, saya lebih berpikir tentang apa yang menjadi harapan masyarakat. Itu sebaiknya dipikirkan dulu, dipahami lalu didiskusikan. Tentu kita dukung kebijakan pemerintahan untuk pemerataan seluruh wilayah Indonesia, tidak sentralisasi di satu wilayah saja,” pungkasnya. (Mercy)
