MIMIKA – Senator asal Daerah Pemilihan ( Dapil) Papua Tengah, Dewan Perwakilan Daerah( DPD) RI, Wihelmus Pigai melakukan Kunjungan Kerja( Kunker) di Mimika dengan menemui konstituennya di jalan Busiri ujung, Jumat ( 1/11/2024).
Bersama puluhan konstituen, Wihelmus Pigai yang baru saja dilantik pada 1 Oktober 2024 lalu, mendapati banyak keluhan. Salah satunya lebih ditekankan pada persoalan tenaga kerja di Mimika yang belum menyentuh Orang Asli Papua( OAP) dan masyarakat ber- KTP mimika.
Sebagaimana disampaikan Ika Yaung saat tatap muka berlangsung.
‘” Disini anak-anak kami sulit dapat kerja karena harus ada sertifikat pelatihan.Sedangkan untuk dapat sertifikat pelatihan,harus bayar sekitar 6 sampai 8 juta. Sementara kita ini tidak mampu. Dari luar Papua, datang langsung kerja,”ungkap Ika.
Karenaya ia meminta agar,Pemda Mimika dapat mengakomodir keluhan ini dengan membuat Peraturan Daerah( Perda) ketenagakerjaan.
Tidak hanya persoalan ketenagakerjaan,persoalan lain disampaikan terkait pelayanan kesehatan pada tingkat pertama( Puskesmas-red) sampai Rumah Sakit Umum Daerah( RSUD) yang dinilai lamban dalam penanganan pasien.
“Kalau mau berobat di puskesmas atau RSUD, antrian panjang sekali. Kita tunggu dari pagi sampe siang. Jadi kadang kita pergi berobat ke klinik dan bayar sampe tiga ratus lebih,karena di klinik pelayanan lebih cepat,”,tambah Young.
Keluhan lain juga disampaikan Salomina Gobai terkait penerimaan Bantuan Langsung Tunai( BLT) yang dinilai tidak tepat sasaran.
” Pendataan dari Dinsos tidak turun langsung ke warga. Tapi data lama dari RT atau kelurahan itu yang digunakan. Orang yang sudah meninggal masih ada nama,ASN dan karyawan dapat BLT. Baru kami yang janda,anak yatim piatu tidak dapat,”ungkap Salomina.
Lainnya Ulpan juga mengeluhkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan,yang dinilai kurang efisien terutama pengambilan obat.
Suasana Reses Anggota DPD RI Wilhelmus Pigai
” Saat kita kena malaria misalnya,mau ambil obat biru( obat malaria-red) itu tidak tersedia,lalu kita disuruh beli di apotik. Harusnya kita pake BPJS obat gratis,bukan beli lagi,”,tutur Upan.
Menanggapi keluhan konstituennya,Wihelmus Pigai yang juga pernah menjabat anggota DPRD Mimika dan DPR Provinsi Papua, menyampaikan persoalan ketenagakerjaan harus diseriusi oleh Pemda Mimika.
” Sertifikat itu saya baru dengar dan sertifikat itu penting bagi yang mau cari kerja. Menurut saya hal ini Pemda cepat selesaikan masalah ini sehingga jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan akan terjadi peningkatan pengangguran dan dapat memicu terjadinya kriminalitas.
Pekerja siapapun boleh tapi harus lihat pekerja yang disini. Yang punya KTP timika harus diperhatikan. Pemda harus cepat ambil langkah tangani masalah ini. Saya akan datangi Disnaker agar masalah ini cepat tertangani,”janji Wihelmus
lanjut Pigai, pemda juga harus teliti dalam melakukan pendataan warga penerima BLT sehingga tepat sasaran.
” Data yang jelas sehingga orang yang terima bisa menikmati dengan baik.
Ini menjadi masukan bagi saya. Saya akan sampaikan kepada eksekutif untuk diperhatikan,”sambungnya.
Terkait pelayanan kesehatan,menjadi persoalan vital. Sehingga harus menjadi perhatian serius Dinas kesehatan.
Saya akan perjuangkan dalam paripurna. Akan saya sampaikan dan perjuangkan masalah-masalah didaerah.
Kalau kita tidak bisa selesaikan, kita panggil menteri terkait untuk mendengar aspirasi supaya membangun papua tengah bersama itu tugas kami wujudkan kemajuan di Tanah Papua,” pungkasnya.( Zam)
