TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan bahan makanan kepada warga tiga kampung yang mengungsi pasca konflik di Kampung Wakia belum lama ini. Penyerahan bantuan sekaligus tatap muka antara Pemerintah Daerah bersama Tiga Kepala Kampung, pihak Polsek Mimika Barat dan pegawai Distrik Mimika Barat Tengah. Tujuannya guna mengetahui permalasahan di Wakia, langsung dari Kepala Kampung juga warga masyarakat disana, mengecek kondisi warga pasca konfik, dan situasi keamanan di tiga kampung. Pertemuan berlangsung di Kantor Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang difasilitasi oleh Sekretaris Distrik, Melkisedek Snae.
Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Setda Mimika mengatakan, agenda kesana guna melihat langsung kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan bahan makanan kepada masyarakat tiga kampung yaitu Wakia, Kapiraya dan Wumuka yang sementara mengungsi di pantai.
“Bantuan ini diprioritaskan untuk warga pengungsi dari tiga kampung yang terkena dampak konflik Wakia. Selain membawa bahan makanan untuk warga pengungsi yang adalah masyarakat asli suku Kamoro ini, pemkab juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kesehatan, jaga diri dan keselamatan,” kata Septinus.
Atas nama Pemerintah juga disampaikan Turut prihatin. Ini diluar dari dugaan Pemkab. Situasi yang terjadi di Kampung Wakia kalau mau dilihat jauh kebelakang, kurang lebih sudah hampir 24 tahun dan awal terjadinya masalah itu di tahun 2000.
Septinus menjelaskan, persoalan tapal batas maka ini bukan masalah yang ringan, melaikan masalah yang berat. Namun Pemerintah Kabupaten sementara mediasi dengan Pemerintah Propinsi Papua Tengah. Ternyata di Pemerintah Pusat sudah mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk disiapkan data-data terkait tapal batas.
“Kalau bicara soal tapal batas maka tidak ada sangkut pautnya dengan aktifitas pendulangan, dan ini urusan pemerintah. Tapal batas sudah ada dan tim sementara ke Nabire untuk menjadi atensi Propinsi mengambil keputusan,” katanya.
Sementara terkait aktifitas pendulangan, sudah menjadi atensi Pemerintah. Pemerintah akan cek ini ada ijin atau tidak. Karena kalau soal ijin pertambangan, sudah rana propinsi bukan pemerintah kabupaten.
“Kalau aktifitas pendulangan ini ilegal maka Pemerintah akan tutup. Saya berharap semua masyarakat tetap tenang dan jaga kesehatan,” harapnya.
“Atas nama Pemerintah kami turut prihatin dengan situasi sekarang. Saya pikir apa yang mereka minta terkait dengan kelompok disebelah, ini sementara diselesaikan Pemerintah. Semua usulan masyarakat ini akan kami sampaikan kepada Pemerintah untuk ditindak lanjuti,” tambah Septinus.
Pemerintah juga mengucapkan terimakasih kepada Pihak keamanan baik dari Polsek, Brimob Polda Papua yang sudah menjaga keamanan disana.
Kapolsek Mimika Barat, Ipda Jamaludin mengimbau agar masyarakat tetap tenang, percayakan keamanan yang ada. Jangan mengambil tindakan sendiri tanpa berkoordinasi dengan keamanan.
“Masyarakat harus percaya kepada kami. Serahkan keamanan kampung kepada kami, kami tidak akan tinggal diam soal keamanan. Karena itu masyarakat jangan mengambil tindakan sendiri, tapi kalau ada informasi apapun laporkan kepada keamanan. Intinya masyarakat harus percaya dan beri kami tanggung jawab penuh soal keamanan,” tegas Jamil.
Pertemuan Pemerintah Kabupaten Mimika di Distrik Mimika Barat Tengah juga dihadiri kepala kampung Wumuka, Konstan Kuari. Kepala Kampung Kapiraya Marius, Ketua Bamuskam Kampung Wakia, Yosep Inata serta para pendulang.
Usai diskusi, pemerintah menyerahkan bamak secara simbolis di depan Kantor Distrik Mimika Barat Tengah kepada tiga kepala kampung dan pendulang yang masih menunggu transportasi untuk kembali ke Timika. (EWR)
