JAYAPURA — Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama UNICEF Indonesia, dengan dukungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, memperkuat strategi komunikasi imunisasi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini melalui pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berbasis budaya lokal.
Upaya tersebut dilakukan melalui Workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Penyusunan Media KIE yang berlangsung pada 1–2 September 2026 di Kota Jayapura.
Kegiatan ini diikuti sekitar 40 peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, puskesmas, kader posyandu, akademisi Universitas Cenderawasih dan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua, BKKBN, Badan Kekarantinaan Kesehatan (BKK), Dinas Komunikasi dan Informatika, Tim Imunisasi Papua Juara, serta perwakilan influencer media sosial.
Workshop tersebut merupakan tindak lanjut dari Survei Cepat Komunitas (SCK) Polio 2026 yang dilakukan di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.
Hasil survei menunjukkan masih adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat mengenai polio dan imunisasi. Hanya sekitar separuh responden yang pernah mendengar tentang polio. Sementara itu, hanya 20 dari 164 responden atau sekitar 12 persen yang mengetahui jadwal imunisasi polio dengan benar.
Selain itu, lebih dari separuh responden masih beranggapan bahwa polio sudah tidak ada di Indonesia.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pada 2024 kasus polio kembali ditemukan di Papua dan memicu penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Health Officer UNICEF Indonesia Papua Field Office, Iswahyudi, mengatakan peningkatan cakupan imunisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin dan layanan kesehatan, tetapi juga pada pemahaman masyarakat mengenai pentingnya imunisasi.
“Vaksin terbaik sekalipun, meskipun sudah tersedia di Puskesmas, tidak akan memberikan dampak maksimal apabila orang tua tidak membawa anaknya ke layanan imunisasi. Ketika orang tua memahami pentingnya imunisasi, mereka akan lebih terdorong untuk membawa anaknya mendapatkan layanan,” ujar Iswahyudi dalam sambutan pembukaan workshop.
Menurutnya, risiko polio di wilayah perbatasan merupakan ancaman yang perlu diantisipasi. Pada triwulan keempat 2025, Papua Nugini melaporkan puluhan kasus polio, sementara ribuan warga melintasi wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini setiap tahun melalui pintu resmi maupun jalur tidak resmi.
“Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya komunikasi yang kontekstual dan berbasis budaya lokal, agar pesan kesehatan dapat dipahami, diterima, dan mendorong perubahan perilaku tanpa mengabaikan nilai dan kebiasaan masyarakat setempat,” tambahnya.
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Elinus Tabuni, mengatakan hasil survei menunjukkan tantangan peningkatan cakupan imunisasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan vaksin, tetapi juga akses terhadap informasi dan pengetahuan masyarakat.
“Masalahnya bukan hanya apakah vaksin tersedia. Masyarakat harus tahu di mana pelayanan diberikan, kapan harus datang, dan mengapa anak mereka perlu diimunisasi. Kalau informasi itu tidak sampai kepada masyarakat, vaksin yang tersedia tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal,” kata Elinus.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat penyampaian informasi imunisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, diharapkan dapat memastikan media KIE yang dikembangkan menjangkau masyarakat secara lebih efektif dan sesuai konteks lokal.
Enam Media KIE Disiapkan
Melalui workshop tersebut, peserta merumuskan strategi komunikasi berdasarkan temuan SCK, mulai dari penyusunan pesan kunci, segmentasi sasaran, pemilihan saluran komunikasi, hingga pengembangan desain media dan rencana implementasinya.
Sedikitnya enam jenis media KIE dihasilkan, yakni poster mengenai penyakit polio dan pentingnya imunisasi, media skrining kesehatan dan status imunisasi di pos lintas batas, video testimoni orang tua atau pengasuh yang rutin membawa anak ke posyandu untuk imunisasi, serta video dukungan dari influencer, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Selain itu, disiapkan pesan suara untuk pengumuman jadwal dan ajakan imunisasi melalui pengeras suara serta media visual mengenai Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
Media KIE tersebut juga dilengkapi kartu ajakan imunisasi antarorang tua untuk mendukung komunikasi interpersonal saat pelayanan di Posyandu.
Sebagai tindak lanjut, dibentuk tim kecil yang melibatkan Dinas Kesehatan, UNICEF dan pemangku kepentingan terkait untuk memfinalisasi desain media yang telah dikembangkan.
Media tersebut selanjutnya akan diujicobakan bersama masyarakat sebelum diproduksi dan digunakan secara lebih luas. Media KIE ditargetkan mulai digunakan dan didistribusikan pada minggu keempat September 2026.
Materi tersebut juga akan dimanfaatkan dalam pelatihan Komunikasi Antarpribadi (KAP) bagi kader posyandu guna memperkuat kemampuan mereka memberikan informasi serta menjawab pertanyaan masyarakat terkait imunisasi.
Dinas Kesehatan dan UNICEF juga akan mengembangkan mekanisme pemantauan pemanfaatan media melalui social listening. Informasi mengenai pertanyaan, kekhawatiran dan percakapan masyarakat akan digunakan untuk memperbaiki strategi komunikasi serta memperkuat permintaan terhadap layanan imunisasi.
Lintas Sektor Dilibatkan
Dukungan terhadap strategi komunikasi tersebut juga datang dari berbagai sektor.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura akan mendukung penyebarluasan materi melalui media sosial, videotron dan jaringan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di lima distrik.
Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua akan mengintegrasikan materi KIE dalam kegiatan rutin pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga, khususnya bagi ibu hamil dan keluarga yang memiliki balita.
BKKBN juga akan mendukung penyebarluasan informasi melalui kanal komunikasi yang dimiliki serta kegiatan webinar terkait imunisasi.
Sementara itu, Badan Kekarantinaan Kesehatan akan memperkuat penyebaran informasi kesehatan di pintu masuk dan keluar wilayah perbatasan, termasuk melalui penguatan kegiatan skrining dan pencatatan status imunisasi anak.
BKK juga akan mendukung pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan terhadap potensi risiko kesehatan di wilayah perbatasan.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua dan para mitra mendorong agar lebih banyak keluarga memperoleh informasi yang tepat dan terdorong melengkapi imunisasi anak.
Upaya ini menjadi bagian dari penguatan perlindungan anak terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sekaligus memperkuat kesiapsiagaan Papua menghadapi risiko polio di wilayah perbatasan. (MB)
