NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggelar Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sekaligus meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Bahari Papua Tengah (SIBAPATENGA).
Kegiatan berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (24/9/2026), dan dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos., M.KP., yang mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.
Turut hadir organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta para kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dari delapan kabupaten di Papua Tengah.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Ukkas, disampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang untuk menyatukan data, program, dan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di delapan kabupaten.
“Perencanaan yang baik harus dimulai dari data yang benar. Karena itu, melalui E-Walidata kita ingin membangun satu basis data kelautan dan perikanan yang akurat, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Menurutnya, pembangunan basis data menjadi penting karena perencanaan yang tidak didasarkan pada data yang benar berisiko membuat program tidak tepat sasaran.
Papua Tengah dinilai memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Karena itu, potensi tersebut perlu dikelola secara terintegrasi dan modern sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam sambutannya juga disampaikan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan perlu mendapat perhatian dalam pengembangan ekonomi. Potensi perikanan di sejumlah pulau, termasuk wilayah terluar, dinilai masih belum dikelola secara optimal.
“Laut Papua Tengah adalah kekayaan kita. Kita juga harus menjaganya, kita kelola potensinya dan kita pastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat,” demikian pesan Gubernur.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten juga didorong untuk memperkuat sinergi, berbagi data dan menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
Selain sektor perikanan tangkap, pemerintah juga melihat potensi perikanan budidaya air tawar yang dapat dikembangkan di sejumlah wilayah Papua Tengah. Namun, pengembangannya perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing kabupaten.
Gubernur juga menekankan pentingnya pembagian komoditas berdasarkan potensi daerah. Tidak semua kabupaten harus mengembangkan jenis usaha perikanan yang sama, karena kondisi geografis dan sumber daya setiap daerah berbeda.
Dalam sambutannya, pemerintah juga menekankan agar hasil perikanan tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan ekspor, tetapi terlebih dahulu mampu memenuhi kebutuhan pangan dan protein masyarakat Papua Tengah, khususnya masyarakat yang berada di wilayah pedalaman.
“Semua kegiatan yang kita lakukan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin nelayan semakin sejahtera, budidaya semakin berkembang, hasil laut memiliki nilai tambah dan masyarakat Orang Asli Papua memperoleh manfaat yang besar dari potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki,” lanjutnya.
Potensi Kelautan Papua Tengah
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, S.St.Pi., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa Papua Tengah memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar.
Ia menyebut panjang garis pantai Papua Tengah mencapai 1.168,61 kilometer dengan luas laut dari wilayah Kabupaten Nabire dan Mimika sekitar 16.525,88 kilometer persegi.
Papua Tengah juga memiliki 50 pulau serta kawasan konservasi yang berada di wilayah Taman Nasional Lorentz dan Taman Wisata Teluk Cenderawasih.
Untuk produksi perikanan tangkap, Karlos menyebut produksi tahun 2025–2026 mencapai sekitar 26.116 ton per tahun. Produksi tersebut berasal dari wilayah penangkapan laut maupun perairan umum, termasuk Danau Paniai, Danau Tage dan Danau Tigi.
Papua Tengah juga memiliki dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 717 di wilayah utara yang mencakup Nabire dan WPP 718 di wilayah selatan yang mencakup Mimika.
Menurut Karlos, Papua Tengah juga telah memiliki Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2025 yang membantu memetakan serta mengatur pemanfaatan ruang laut.
“Semua data ini akan masuk di website kita, sehingga siapapun bisa mengakses untuk melihat posisi laut kita kemudian untuk melihat semua potensi yang ada,” jelasnya.
Dorong Integrasi Data
Karlos menjelaskan, peluncuran SIBAPATENGA merupakan bagian dari upaya DKP Papua Tengah menghadirkan pengelolaan data sektor kelautan dan perikanan yang transparan, efisien dan terintegrasi.
Aplikasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, sehingga proses pengelolaan dan verifikasi data sektor kelautan dan perikanan dapat dilakukan secara digital dan diperbarui secara lebih cepat.
Dengan sistem tersebut, penyusunan dokumen perencanaan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat menggunakan data yang valid. Koordinasi data antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten juga diharapkan menjadi lebih akurat dan mudah diakses.
Karlos mengatakan, forum perangkat daerah sekaligus menjadi kesempatan untuk menyinkronkan program antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten.
“Kami berharap dalam pertemuan atau forum diskusi seperti ini kita bisa mendapatkan data yang valid untuk melengkapi kekurangan-kekurangan,” katanya.
Ia menambahkan, DKP Provinsi Papua Tengah yang baru berjalan sekitar tujuh bulan masih memiliki berbagai keterbatasan. Karena itu, sinergi dengan pemerintah kabupaten menjadi penting untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program kelautan dan perikanan.
Dalam kesempatan tersebut, DKP Papua Tengah juga menyampaikan sejumlah program pengembangan pelabuhan perikanan. Saat ini terdapat dua UPT, yakni Pelabuhan Perikanan Waharia dan Pelabuhan Perikanan Pomako.
DKP juga menyampaikan bahwa ekspor perdana dari Timika ke Malaysia telah dilakukan dan sejumlah fasilitas pendukung perikanan, termasuk cold storage dan pabrik es di Waharia Nabire, sedang dikerjakan dan diuji coba.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap sektor kelautan dan perikanan Papua Tengah dapat dikembangkan berdasarkan data yang kuat, teknologi yang lebih maju serta program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di delapan kabupaten. (MB)
