NABIRE — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) Delius Tabuni mengatakan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari proses bersama antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Delius Tabuni dalam Rapat Paripurna DPR Papua Tengah dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan Perubahan PPAS Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026, Kamis (24/9/2026).
Delius menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyerahkan dokumen KUA dan PPAS Perubahan kepada DPR Papua Tengah pada 17 September 2026 untuk selanjutnya dibahas sesuai tahapan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Sebelum memasuki tahap penandatanganan nota kesepakatan, Badan Anggaran DPR Papua Tengah terlebih dahulu melakukan pembahasan internal terhadap materi KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Hasil pembahasan internal tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPR Papua Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Tengah.
“Dalam pembahasan bersama tersebut telah dilakukan pencermatan dan pembahasan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan perubahan kebijakan anggaran, prioritas program dan kegiatan, pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2026,” kata Delius.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPR Papua Tengah dan TAPD Provinsi Papua Tengah yang telah melaksanakan pembahasan bersama hingga tahapan tersebut dapat dilanjutkan ke agenda penandatanganan Nota Kesepakatan.
Menurut Delius, laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan KUA dan PPAS Perubahan juga menjadi bagian penting dalam memberikan gambaran mengenai hasil pembahasan antara DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Ia berharap kesepakatan yang dicapai menjadi wujud sinergi dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
“Kita berharap seluruh proses selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Delius juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga komunikasi, koordinasi dan sinergitas dalam setiap tahapan pembahasan anggaran.
“Keberhasilan pembangunan Papua Tengah merupakan tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Rapat paripurna tersebut dibuka setelah pimpinan DPR Papua Tengah menerima laporan daftar hadir anggota dewan. Dari jumlah 55 anggota DPR Papua Tengah, tercatat 21 orang hadir, 23 orang belum hadir, sementara 21 orang tercatat dalam keterangan tetap.
Rapat kemudian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026. (MB)
