TIMIKA – Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2026 hingga September masih rendah.
Realisasi fisik baru mencapai sekitar 52 persen, sementara penyerapan keuangan berada di kisaran 48 persen.
Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Septinus Timang, mengatakan lambatnya penyerapan tahun ini dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya perubahan harga barang yang menurutnya turut terdampak kondisi ekonomi global.
Menurut Septinus, pemerintah daerah juga perlu melakukan penyesuaian terhadap Standar Satuan Harga (SSH) agar lebih sesuai dengan harga dan kebutuhan riil di lapangan.
Selain persoalan harga, perubahan struktur birokrasi juga disebut mempengaruhi pelaksanaan program. Sebagian besar kepala organisasi perangkat daerah (OPD) baru dilantik pada pertengahan Maret 2026.
Kondisi itu membuat pejabat baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi, mempelajari aturan serta memahami program dan anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
“Kita sedikit lambatnya di situ. Kemudian rata-rata kepala dinas baru, mereka sedikit hati-hati, mereka juga harus baca aturan-aturan, penyesuaianlah. Itu kan risikonya tinggi,” kata Septinus, Senin (21/9/2026).
Kata Septinus, rendahnya serapan APBD adalah hal yang berulang-ulang. Pemerintah daerah perlu mencari pola penanganan yang lebih baik agar pelaksanaan APBD tidak kembali menumpuk pada akhir tahun..
Septinus mengatakan evaluasi terhadap pola pelaksanaan anggaran akan menjadi perhatian untuk APBD induk 2027.
Seluruh kepala OPD nantinya akan dipanggil untuk mempresentasikan program sekaligus target pelaksanaan anggaran masing-masing. Mereka juga diminta menandatangani komitmen sebagai bentuk keseriusan dalam merealisasikan program dan anggaran yang telah ditetapkan.
“Seperti yang disampaikan Bupati, kita panggil kepala-kepala OPD, kita undang untuk presentasi. Kita meminta mereka punya komitmen,” ucapnya. .
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kondisi ketika alokasi anggaran cukup besar, tetapi realisasinya masih rendah hingga mendekati akhir tahun.
Dengan demikian, pemerintah bisa memastikan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan program, dan pengawasan berjalan tepat waktu sepanjang tahun anggaran. (Cr2)
