TIMIKA (Jayapura) — Polda Papua menerima kunjungan kehormatan Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Adriaan Palm.
Dalam keterangan yang diberikan kepada awak media, perrtemuan yang berlangsung pada Senin (21/9/2026) kemarin menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi sekaligus bertukar informasi mengenai kondisi Papua, mulai dari keamanan hingga tantangan pembangunan dan lingkungan.
Adriaan Palm bersama rombongan diterima Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir, S.I.K., M.H., di Ruang Kerja Wakapolda Papua. Turut hadir Karo Ops Polda Papua Kombes Pol. Sih Harno, S.H., M.H., dan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai perkembangan di Papua, termasuk situasi keamanan, penegakan hukum, persoalan sosial, pendidikan, kesehatan serta kondisi pelayanan masyarakat di wilayah pegunungan dan daerah terpencil.
Adriaan Palm menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Belanda untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, informasi yang diperoleh melalui media perlu dilengkapi dengan pengalaman dan pengamatan langsung di lapangan, termasuk melalui dialog bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan.
“Kunjungan langsung memberikan kesempatan untuk memahami kondisi di lapangan secara lebih utuh. Kami ingin mendengar berbagai pandangan dan melihat perkembangan yang terjadi sejak kunjungan sebelumnya,” ujar Adriaan.
Selain persoalan keamanan, Pemerintah Belanda juga menyampaikan peluang untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor. Beberapa bidang yang menjadi perhatian antara lain pertanian, pengelolaan air, energi terbarukan, lingkungan, kemaritiman, pendidikan dan kebudayaan.
Bidang pertanian menjadi salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas. Pengembangan padi serta pemanfaatan teknologi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan turut menjadi bagian dari pembahasan.
Pengalaman Belanda dalam pengelolaan air dan lingkungan juga dinilai dapat menjadi bagian dari kerja sama yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.
Adriaan menegaskan hubungan Indonesia dan Belanda dibangun atas dasar kemitraan dan kerja sama yang setara. Menurutnya, kedua negara memiliki sejumlah tantangan bersama yang dapat dihadapi melalui kolaborasi.
Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir menyampaikan bahwa keamanan masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Papua, terutama daerah yang memiliki tantangan geografis dan potensi gangguan keamanan.
Polda Papua, kata Muhajir, terus memantau perkembangan situasi di setiap wilayah hukum dan menindaklanjuti informasi yang diterima melalui mekanisme sesuai ketentuan hukum dan kondisi di lapangan.
“Penanganan keamanan tidak dilakukan oleh aparat secara sendiri-sendiri. Kami terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan melibatkan masyarakat untuk memperoleh informasi serta menjaga stabilitas keamanan,” kata Muhajir.
Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan kelompok bersenjata di sejumlah wilayah Papua memiliki latar belakang yang beragam. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh dengan tetap membuka ruang komunikasi dan pendekatan sosial serta kemanusiaan.
Menurutnya, akses pendidikan bagi masyarakat dan anak-anak di wilayah terdampak juga menjadi salah satu bagian penting dalam upaya jangka panjang.
Namun, apabila terdapat tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat, aparat tetap berkewajiban melakukan penanganan berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku.
Karo Ops Polda Papua Kombes Pol. Sih Harno menambahkan, kondisi geografis Papua menjadi salah satu tantangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun menangani persoalan keamanan.
Sejumlah wilayah memiliki akses transportasi yang terbatas dan sulit dijangkau. Oleh sebab itu, setiap laporan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dengan mengedepankan data dan bukti.
“Kepolisian akan menindaklanjuti setiap laporan berdasarkan data dan bukti yang tersedia. Hal ini penting untuk memastikan setiap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito mengatakan pembangunan fasilitas pelayanan dasar di Papua terus dilakukan. Sejumlah fasilitas seperti puskesmas, sekolah dan sarana pelayanan masyarakat telah dibangun hingga tingkat distrik dan kampung.
Meski demikian, tantangan masih terdapat pada keberlangsungan operasional fasilitas tersebut, khususnya di wilayah yang menghadapi persoalan keamanan.
“Puskesmas, sekolah dan berbagai fasilitas pelayanan masyarakat telah dibangun hingga tingkat distrik dan kampung. Tantangannya adalah bagaimana memastikan fasilitas tersebut dapat terus berfungsi dan masyarakat maupun tenaga pelayanan dapat menjalankan aktivitas dengan aman,” ujar Cahyo.
Dalam pertemuan tersebut, peluang kerja sama pendidikan juga menjadi perhatian. Pemerintah Belanda berencana menjalin komunikasi dengan sejumlah universitas di Indonesia, termasuk perguruan tinggi di Papua, untuk mengidentifikasi peluang kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pertukaran pengetahuan.
Kerja sama kebudayaan serta pertukaran antarmasyarakat Indonesia dan Belanda juga turut dibahas sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua negara.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Belanda, khususnya dalam memahami perkembangan Papua secara langsung sekaligus membuka peluang kolaborasi di berbagai bidang yang dapat mendukung pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat. (IT)
