TIMIKA – Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 telah memberikan gambaran penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun, namun masih menyisakan sejumlah persoalan yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mimika.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie, dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika, Kamis (30/7/2026), mengatakan LKPJ bukan sekadar dokumen pertanggungjawaban kepala daerah, melainkan instrumen evaluasi untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan merupakan hasil pembahasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program, capaian kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.
“Rekomendasi DPRK bukan sekadar agenda formal, tetapi bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujar Adrian.
Fraksi PDI Perjuangan mencatat masih adanya berbagai temuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera ditindaklanjuti, di antaranya penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Mimika yang belum sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran pada 54 paket pekerjaan di sembilan OPD, kesalahan klasifikasi anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), hingga perlunya pembenahan pengelolaan pendapatan asli daerah agar tidak kembali menjadi temuan pemeriksaan.
Di sektor ekonomi, Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada peternak ayam pedaging lokal melalui pembatasan sementara pasokan ayam dari luar daerah. Rekomendasi tersebut disampaikan karena sekitar 19 ton stok ayam lokal hingga kini belum terserap pasar.
Fraksi juga mendorong pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH), cold storage, dan air blast freezer agar peternak lokal memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar, termasuk di wilayah operasional PT Freeport Indonesia.
Pada bidang kesehatan, Fraksi PDIP mendukung percepatan pembangunan puskesmas yang beroperasi 24 jam di kawasan perkotaan, penyelesaian pembangunan fasilitas perawatan di RSUD Mimika guna mengurangi penumpukan pasien di instalasi gawat darurat, serta mengusulkan pembangunan klinik jiwa mengingat jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Mimika diperkirakan telah mencapai sekitar 200 orang.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga merekomendasikan penyusunan Perda Ketenagakerjaan yang mengutamakan Orang Asli Papua (OAP), pembentukan panitia khusus perlindungan hutan dan tanah adat, penutupan aktivitas galian C di dalam Kota Timika, pengadaan longboat bagi masyarakat di wilayah terpencil, percepatan pengisian jabatan definitif yang masih dijabat pelaksana tugas, hingga penyusunan perda muatan lokal yang memasukkan bahasa Amungme dan Kamoro dalam kurikulum sekolah.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti rendahnya realisasi APBD Tahun Anggaran 2026. Hingga 20 Juli 2026, serapan anggaran baru mencapai 27,4 persen dengan realisasi fisik sekitar 35 persen. Penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap pertama juga baru mencapai 25,7 persen.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PDIP meminta Bupati Mimika mengambil langkah tegas untuk mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Fraksi bahkan merekomendasikan agar kepala OPD yang dinilai tidak mampu memenuhi target pembangunan segera dievaluasi.
Menutup pandangan akhirnya, Adrian menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tetap mendukung Bupati dan Wakil Bupati Mimika melanjutkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Namun, seluruh OPD diminta menjadikan rekomendasi DPRK sebagai bahan evaluasi agar kinerja pemerintahan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Mimika. (Cr1)
