NABIRE — Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PMPE dan IPD) Bapperida Provinsi Papua Tengah bersama Bidang Pengendalian dan Pelaporan (Penglap) Bappeda delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah resmi dibuka pada Rabu (5/11/2025) di Aula RRI Nabire.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Tumiran, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, karena berhalangan hadir akibat agenda lain di tempat berbeda.

Dalam sambutannya, Tumiran menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah, memperkokoh konsolidasi data, serta menyatukan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan di delapan kabupaten se-Papua Tengah.
“Rapat koordinasi ini bukan hanya forum komunikasi teknis antarbidang, tetapi juga momentum penyatuan arah kebijakan pembangunan antara provinsi dan kabupaten. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antar tingkatan pemerintahan semakin kuat, sehingga pelaksanaan pembangunan tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Tumiran.
Ia menambahkan, Bidang PMPE dan IPD memiliki peran sentral dalam memastikan setiap program, kegiatan, dan belanja pembangunan berjalan sesuai dokumen perencanaan serta menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas.
Menurutnya, kebijakan pengendalian dan evaluasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lebih lanjut, Tumiran memaparkan arah pembangunan Papua Tengah sesuai visi daerah, yaitu “Papua Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.”
Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen membangun sistem perencanaan dan pengendalian yang transparan, kolaboratif, dan berbasis data melalui platform digital e-Dalevbang, yang memantau realisasi fisik, keuangan, serta capaian kinerja pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten.
“Keberhasilan sistem ini akan tercapai manakala terdapat komitmen yang kuat, sinergi yang konsisten, serta kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di setiap wilayah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tumiran menyampaikan tiga harapan utama melalui rapat koordinasi perdana ini:
1. Terwujudnya kesepahaman antara provinsi dan kabupaten terkait format, mekanisme, dan jadwal pelaporan pengendalian serta evaluasi pembangunan.
2. Meningkatnya kemampuan teknis aparatur dalam memanfaatkan aplikasi e-Dalevbang sebagai instrumen monitoring dan evaluasi berbasis data.
3. Terjalinnya kolaborasi nyata dalam penguatan tata kelola pembangunan yang berorientasi pada hasil (result-based development).
Tumiran menutup sambutannya dengan menekankan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal penguatan sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang **terukur, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan komitmen dalam membangun Papua Tengah yang terang, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.
Dengan demikian, ia secara resmi membuka Rapat Koordinasi Bidang PMPE & IPD Bapperida Provinsi Papua Tengah bersama Bidang Penglap Bappeda delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah. (MB)






