NABIRE – Pangan lokal dianggap sebagai pilihan utama dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana ketika melalukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua Tengah sekaligus untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) Badan Gizi Nasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Ppaua Tengah berlangsung di Aula Guest House Nabire, pada Seni,n (11/8/2025).
Dadan Hindayana meminta pemerintah daerah setempat dpaat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya melalui program MBG termasuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tepat sehingga penerima manfaat bisa tepat sasaran.
“Mohon bantuannya agara program ini bisa selesai dengan cepat dan kami menargetkan bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sudah bisa selesai di akhir oktober ,sehingga desember awal para penerima manfaat bisa menerimanya,” kata Didin.
Ia juga menambahkan para pengelola SPPG yang bertugas nanti khususnya di Papua Tengah diharapkan merupakan warga lokal ia juga berharap program tersebut bisa meningkatkan produktivitas wilayah.
“Karna kami ingin membuat menu yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kami ingin lewat program ini adanya peternak, petani, ataupun nelayan lokal bisa berkembang,” ujarnya.
Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, menyebutkan pihaknya sangat mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia melalui beberapa langkah strategis.
“Kami terus berkomiten dan mengajak seluruh Bupati untuk menjadikan penanganan gizi sebagai prioritas utama, kita akan optimalkan anggaran, serta melibatkan masyarakat lokal,” kata Geley.
Menurut Geley, masalah gizi masih menjadi tantangan besar di provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu, rakor tersebut menjadi momentum yang sangat krusial. “Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menyatukan langkah, selaraskan dan memperkuat kolaborasi,” ucapnya.
Dalam upaya mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia, lanjut Geley, Pemprov Papua Tengah telah mengambil langkah strategis, diantaranya telah menunjuk salah satu pejabat eselon II untuk menangani program prioritas Presiden ini.
“Kami juga telah membentuk kelompok kerja makan bergizi gratis yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah. Melakukan koordinasi insentif dengan kepala BGN Regional
Papua Tengah untuk mempercepat penambahan titik dapur sehat,” katanya.
Mantan Wakil Bupati Puncak Jaya ini mengatakan, pihaknya telah menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, melakukan pemetaan lokasi sekolah sebagai dasar pertimbangan penetapan lokasi dapur sehat.
“Perkembangan MBG setiap kabupaten se wilayah Papua Tengah, di Mimika mitra BGN sudah mencapai 98 persen, namun Dinas Pendidikan belum menetapkan penerima manfaat,” ucapnya.
Kabupaten Nabire, lanjut dia, SPPG sudah tersedia tetapi belum ada mitra yang lolos verifikasi dan validasi. Sementara Paniai, Intan Jaya dan Dogiyai baik SPPG maupun mitra belum tersedia, sehingga belum ada kemajuan dalam pelaksanaan program MBG.
Di Puncak sudah berjalan selama dua hari namun terhenti lantaran adanya penolakan dari pihak sekolah. Kalau di Deiyai sudah ada SPPG tapi belum ada mitra yang mengajukan permohonan.
“Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh Bupati se Papua Tengah agar berkomitmen penuh dan menjadi masalah gizi sebagai prioritas utama,” ucapnya.
Ia mengajak, pihaknya sangat optimalkan anggaran, libatkan masyarakat, serta dorong inovasi lokal untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Sebab penanganan gizi ini tidak bisa diselesaikan oleh satu atau dua pihak, melainkan memerlukan peran aktif dari berbagai elemen. (MB)
