NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Wilayah V, yang berlangsung di Guest House Jalan Merdeka Nabire, Senin (1/9/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Tengah, Penjabat Sekretaris Daerah, serta perwakilan dari Kabupaten Nabire. Rapat koordinasi bertujuan memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan apresiasi kepada tim KPK yang hadir mendampingi pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas instansi dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kami berharap KPK menjadi mitra strategis dalam membimbing, mengawasi, sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan di Papua Tengah. Tujuannya agar pelayanan publik berjalan lebih baik dan masyarakat mendapat manfaat nyata,” ujar Nawipa.
Rapat koordinasi ini fokus pada delapan area Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP), yang meliputi pengelolaan barang milik daerah (BMD), optimalisasi penerimaan daerah, perencanaan dan penganggaran, pelayanan publik, hingga penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
Gubernur juga menyoroti capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Papua Tengah tahun 2024 yang masih berada pada angka 53%, dengan rata-rata kabupaten/kota sebesar 42%. Ia berharap ke depan skor MCP dapat terus ditingkatkan sebagai bukti perbaikan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Nawipa menekankan perlunya perhatian serius terhadap pengelolaan aset daerah. Ia mengingatkan agar kendaraan dan fasilitas yang masih tercatat sebagai aset pemerintah segera dikembalikan sesuai aturan.
“Aset bukan milik pribadi. Kami sudah sepakat untuk mengembalikan kendaraan dinas yang masih dikuasai, agar bisa digunakan kembali demi kepentingan daerah. Ini menjadi perhatian penting dalam rapat koordinasi kali ini,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta rapat untuk aktif berdiskusi dan memberikan kontribusi dalam memenuhi indikator dan subindikator pencegahan korupsi. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mewariskan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel bagi generasi berikut.
“Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum memperkuat integritas dan komitmen pemberantasan korupsi di Papua Tengah. Dengan kebersamaan, kita mampu menghadirkan pemerintahan yang tertib dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya. (MB)
