TIMIKA — Pemerintah Provinsi Papua Tengah kembali melanjutkan kegiatan Rapat Koordinasi dan Validasi Data Program Pendidikan Sekolah Gratis Jenjang SMA/SMK/Sederajat, yang kali ini digelar di Timika, Kabupaten Mimika, tanggal 25-26 Juli 2025.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya yang telah dilaksanakan di Hotel Karmel Kalibobo, Nabire, pada Kamis, 24 Juli 2025 dari lima kabupaten di wilayah Papua Tengah, yakni Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya dan kini difokuskan untuk menjangkau wilayah Pegunungan, yaitu Kabupaten Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya.
Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Yulianus Kuayo, S.H., yang hadir mewakili Plt. Kepala Dinas, Nurhaidah Nawipa, S.E., membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya data valid untuk mendukung implementasi nyata dari program pendidikan gratis yang menjadi prioritas Gubernur Papua Tengah.
“Ini adalah bagian dari komitmen Bapak Gubernur untuk mengurangi angka putus sekolah di wilayah Pegunungan. Tapi semua harus dimulai dari data yang benar dan terverifikasi,” ujar Yulianus.
Ia menyampaikan, berdasarkan data awal, jumlah anak putus sekolah di tiga kabupaten tersebut masih cukup tinggi, yakni lebih dari 700 siswa. Banyak dari mereka berasal dari keluarga tidak mampu, tinggal di daerah terpencil, atau mengalami hambatan sosial seperti pernikahan dini.
Melalui forum ini, pihak Disdikbud Papua Tengah mengajak seluruh kepala sekolah, operator data, dan pengelola pendidikan untuk bekerja sama memastikan seluruh siswa dan sekolah yang berhak mendapatkan manfaat dari program pendidikan gratis terdata secara lengkap.
“Kalau ada sekolah tanpa guru, kita siapkan guru kontrak. Kalau anak-anak tak mampu, biaya sekolah akan ditanggung pemerintah. Tapi semua butuh data yang valid. Inilah pentingnya rapat ini,” tambahnya.
Kegiatan ini juga menekankan prinsip inklusivitas, termasuk pendekatan seperti kelas terintegrasi bagi anak perempuan yang mengalami kehamilan di usia sekolah agar tetap dapat menyelesaikan pendidikan.
Program pendidikan gratis ini merupakan salah satu program unggulan Gubernur Provinsi Papua tengah, Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Deinas Geley periode 2024 – 2029, dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) Papua Tengah yang cerdas dan berdaya saing, sekaligus mendorong keadilan sosial di sektor pendidikan se – tanah air.
Setelah Timika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah direncanakan akan melanjutkan koordinasi teknis dan pendampingan di distrik-distrik dalam wilayah sasaran, guna memastikan tidak ada satu pun anak Papua yang tertinggal dari akses pendidikan. (MB)
