NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Rapat Koordinasi dan Validasi Data Program Pendidikan Sekolah Gratis jenjang SMA/SMK/Sederajat, yang dilaksanakan di Hotel Karmel Kalibobo, Nabire, pada 23–25 Juli 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari perwakilan SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, dari lima kabupaten di wilayah Papua Tengah, yakni Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya.
Menurut Ketua Panitia Deni Tenouye, dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada tiga hal utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai payung hukum dalam pengelolaan pendidikan nasional. Kedua, selaras dengan visi dan misi Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, S.M.,dan wakil gubernur papua tengah, Deinas Geley, yang berkomitmen mewujudkan pendidikan yang berkualitas, mencerdaskan, serta kolaboratif dan kompetitif. Dan ketiga, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/31/DPK-PPT/SK/2025 tentang pembentukan panitia Rakor Pendidikan Gratis dan Validasi Data Tahun 2025.
Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan menengah atas dalam pelaksanaan program pendidikan gratis berbasis data valid. Kegiatan dipusatkan dalam satu hari penuh, dari pukul 08.00–17.00 WIT.
Adapun narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini antara lain:
* Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, membahas arah kebijakan pendidikan gratis.
* anggota BP3OKP Papua Tengah, memaparkan integrasi program Papua Cerdas dalam konteks Otsus.
* Aris , pejabat provinsi berpengalaman, menyampaikan materi tentang penyusunan Pergub dan Juknis pengelolaan dana BOS dan BOSDA.
* Lufi, yang menjelaskan teknis pengelolaan data satuan pendidikan dan keterkaitan dengan sistem DAPODIK.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya serius Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menjamin akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi generasi muda Papua. Melalui validasi data yang akurat, diharapkan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pendidikan dapat disalurkan tepat sasaran dan mendukung sekolah dalam meningkatkan mutu layanan belajar.
“Melalui Rakor ini, kita harap seluruh kepala sekolah memahami dengan benar mekanisme pendidikan gratis dan dapat menyajikan data yang valid agar program ini berjalan optimal,” Jelas Tenouye. (MB)
