TIMIKA — Tokoh pemuda Kapiraya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Melkianus Kamaroko, mengapresiasi pemaparan rencana program pembangunan yang disampaikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika. Namun, ia meminta agar berbagai usulan masyarakat yang dihimpun melalui survei lapangan dan sosialisasi, mulai dari Potowaiburu hingga Atuka, benar-benar diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan kawasan perkotaan di wilayah pesisir Mimika.
Menurut Meki, sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat masih perlu mendapat perhatian serius, terutama pembangunan infrastruktur transportasi, fasilitas pendidikan, sarana publik, serta penguatan layanan ekonomi. Kebutuhan tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan akses pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ia menegaskan, masukan masyarakat yang telah dihimpun melalui survei dan sosialisasi jangan sampai hanya menjadi catatan, tetapi harus diterjemahkan menjadi program konkret dalam master plan pembangunan yang direncanakan untuk periode 2026–2029.
“Kami berharap PUPR memasukkan usulan-usulan masyarakat ke dalam master plan yang direncanakan. Ini bukan kebutuhan untuk satu atau dua hari, tetapi untuk jangka panjang, apalagi perencanaannya mencakup 2026 sampai 2029. Jadi, apa yang kami usulkan sangat penting dan jangan sampai terlewatkan,” tegas Meki belum lama ini di Timika.
Selain menyoroti substansi perencanaan, Meki juga meminta pemerintah memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan. Menurutnya, proyek-proyek yang dilaksanakan di wilayah pesisir semestinya turut membuka kesempatan kerja bagi warga setempat, khususnya untuk pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh tenaga lokal.
“Pemerintah tolong melibatkan masyarakat lokal dalam setiap pembangunan. Jangan semua pekerja didatangkan dari kota ke Timika. Kalau kepala tukang mungkin tidak masalah, tetapi untuk pekerjaan buruh atau tenaga kasar, masyarakat di kampung juga banyak yang bisa dilibatkan,” ujarnya.
Ia menilai, pelibatan tenaga kerja lokal merupakan salah satu cara agar pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Meki berharap Dinas PUPR Mimika bersama tim konsultan kembali menelaah hasil survei lapangan, termasuk catatan dan aspirasi warga yang telah dihimpun sebelumnya. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kawasan perkotaan pesisir.
“Kami berharap konsultan bersama Dinas PUPR melihat kembali hasil survei sebelumnya. Catatan-catatan dari tim survei itu harus dimasukkan dalam usulan perencanaan kota baru, supaya pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Ia berharap perencanaan pembangunan tersebut dapat menjadi landasan bagi pemerataan infrastruktur, peningkatan akses pelayanan dasar, terbukanya peluang ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Mimika. (Cr2)
