Menu ✖

Mode Gelap
Empat Pejabat Tinggi Negara Turun ke Nabire, Tertibkan Tambang Emas Ilegal Natalius Pigai: Keberhasilan Pembangunan HAM Harus Dirasakan Langsung oleh Rakyat Meki–Deinas: Ketika Langit dan Gunung Bertemu Pastor Berusia 36 Tahun Ditemukan Meninggal di Kolam Renang Kuala Kencana Sempat Viral Pimpin Upacara Hardiknas, Deki Degei Berterima Kasih kepada Gubernur Papua Tengah Papua Tengah Terang untuk Sugapa, Listrik Gratis 24 Jam Ditargetkan Mulai Desember 2026

News

Kekerasan di Papua Tengah Mengkhawatirkan, Tokoh Minta Dialog Langsung dengan Presiden

adminbadge-check


					Kekerasan di Papua Tengah Mengkhawatirkan, Tokoh Minta Dialog Langsung dengan Presiden Perbesar

NABIRE – Konflik kekerasan yang terus berulang di Papua Tengah dinilai sudah melewati batas sebagai persoalan lokal. Pola konflik yang sama, dengan aktor yang sama, hanya berbeda waktu dan lokasi, menunjukkan bahwa pendekatan daerah sudah tidak lagi memadai.

Oleh karena itu, sejumlah tokoh Papua menilai bahwa penyelesaian konflik harus dibawa ke tingkat nasional, dan dibicarakan langsung dengan Presiden Republik Indonesia sebagai panglima tertinggi negara.

“Ini bukan masalah sosial biasa. Kita tidak bisa membangun jika wilayahnya terus dilanda konflik. Dan ini jelas bertentangan dengan semangat dibentuknya Provinsi Papua Tengah,” tegas John NR Gobai, Anggota DPR Papua Tengah, dalam diskusi bersama Yoris Raweyai, Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua MPR For Papua, di Nabire, beberapa waktu lalu.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Bartolomeus Murip, anggota DPRK Intan Jaya, yang menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan harta benda, serta memaksa warga mengungsi dari kampung halaman mereka.

Minta Dialog Langsung di Jakarta

Merespons situasi tersebut, Yoris Raweyai menyatakan bahwa MPR For Papua siap berkolaborasi dengan MRP, DPRP, dan DPRK se-Tanah Papua untuk menginisiasi dialog nasional langsung dengan Presiden RI, Panglima TNI, dan Kapolri.

“Konflik ini sudah waktunya dibahas di Jakarta, di hadapan para pemegang keputusan tertinggi negara. Tapi tentu kita harus membangun koordinasi dan komunikasi yang cepat dan efektif,” ujar Yoris.

Usulan Konkret: RDP dan Pembentukan Tim Khusus

Untuk mendukung langkah tersebut, para tokoh mengusulkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan MRP, DPRP, dan DPRK dari seluruh wilayah Papua Tengah. Dalam forum tersebut, semua pihak diajak untuk duduk bersama membahas jalan keluar yang konkret.

Selanjutnya, akan dibentuk tim khusus yang mewakili seluruh elemen masyarakat dan lembaga di Papua Tengah. Tim ini akan bertugas menyampaikan langsung aspirasi rakyat Papua kepada Presiden RI dan jajaran pejabat tinggi negara di Jakarta.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pasca pencabutan IUP Kristalin, Alfred Anouw Minta Hak Masyarakat Adat Tidak Diabaikan

24 Oktober 2026 - 07:57 WIB

IMG 20261024 WA0077

Bawaslu Mimika Bahas Dampak Putusan MK Jelang Pemilu 2029

24 Oktober 2026 - 07:54 WIB

IMG 20261024 WA0050

Ungkap Pabrik Miras Ilegal, Wakapolres Mimika Ajak Warga Berani Melapor

24 Oktober 2026 - 07:48 WIB

IMG 20261023 WA0034

Polres Mimika Siagakan 60 Personel Amankan Kegiatan IFRC 2026 di Timika

24 Oktober 2026 - 07:44 WIB

IMG 20261024 WA0048

IUP Kristalin Dicabut, Priskila Misiro Soroti Hak Ulayat dan Nasib Masyarakat Adat

24 Oktober 2026 - 07:41 WIB

IMG 20261024 WA0047
Trending di Headline