TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) sosialisasikan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Distrik dan Sosialisasi Peta jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten Mimika. Kegiatan berlangsung di Hotel Horizon Diana, Rabu (18/11/2026).
Sekretaris DP3AP2KB Mimika, Germania Jeujanan, dalam laporannya mengatakan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi serta mendorong integrasi kebijakan dan program kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Dengan adanya kegiatan ini, kita bisa meningkatkan pemahaman, komitmen, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan kependudukan di Kabupaten Mimika,” kata Germania.
Mewakili Pemda Mimika, Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Yohana Paliling menyebut pembangunan kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan kondisi, jumlah, kualitas, persebaran, dan dinamika penduduk. Kabupaten Mimika memiliki karakteristik penduduk yang beragam, baik dari segi sosial budaya, ekonomi maupun persebaran wilayah.
“Penduduk bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga merupakan subjek dan pelaku utama pembangunan. Keberagaman ini merupakan potensi besar yang harus dikelola dengan baik melalui kebijakan pembangunan yang tepat, terencana dan berkelanjutan,” kata Yohana dalam sambutannya.
Ia menyebut keberadaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)sangat penting sebagai arah kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang. Sementara itu, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) menjadi pedoman dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program dan kegiatan yang lebih terarah, terukur dan dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah bahwa seluruh OPD harus mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsinya
Pemerintah distrik juga diharapkan berperan aktif dalam menyampaikan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan kependudukan hingga ke tingkat kampung dan kelurahan.
Selain itu, keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, LSM, serta perguruan tinggi sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan di tengah masyarakat.
Yohana berharap, melalui kegiatan ini seluruh peseta bisa mendukung pelaksaan dan keberlanjutan program ini.
“Yang menjadi perhatian kita bersama juga adalah data kependudukan yang akurat dan mutakhir agar setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Cr2)











