TIMIKA – Kabupaten Mimika menjadi ruang perjumpaan para pemimpin daerah dari berbagai penjuru Indonesia dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026. Salah satu harapan besar dari pertemuan nasional ini adalah lahirnya Deklarasi Timika sebagai komitmen bersama untuk memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman bangsa.
Harapan tersebut mengemuka seiring kedatangan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, bersama sejumlah kepala daerah dan pejabat negara di Bandara Mozes Kilangin Timika, Minggu (15/11/2026).
Kedatangan para tamu disambut langsung Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong.
Selain Dirjen Polpum Kemendagri, rombongan yang tiba di antaranya Wali Kota Singkawang, Bupati Sambas, Bupati Serdang Bedagai, Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Wakil Wali Kota Sukabumi, Wali Kota Surakarta, Kapolda Papua Tengah, serta Kepala BKSDA Provinsi Papua Tengah.
Kehadiran para pimpinan daerah tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan KKT II yang berlangsung di Timika pada 14–16 November 2026 dengan mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia, Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”.
Dirjen Polpum Kemendagri, Akmal Malik, berharap konferensi ini tidak sekadar menjadi forum pertemuan dan diskusi antardaerah, tetapi mampu menghasilkan kesepakatan nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu yang diharapkan adalah lahirnya Deklarasi Timika sebagai pesan sekaligus komitmen bersama seluruh daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, menghormati perbedaan, dan membangun kehidupan sosial yang damai.
Menurutnya, gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan melalui konferensi ini diharapkan memberikan manfaat bagi penguatan toleransi di berbagai wilayah Indonesia.
Bagi Mimika, penyelenggaraan KKT II memiliki arti strategis. Kabupaten di Provinsi Papua Tengah ini dikenal sebagai daerah dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Kondisi tersebut menjadi gambaran nyata bahwa kehidupan harmonis membutuhkan komitmen, dialog, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Kehadiran para kepala daerah dari berbagai wilayah juga menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam mengelola keberagaman. Setiap daerah memiliki dinamika sosial yang berbeda, namun menghadapi tujuan yang sama, yakni menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, inklusif, dan saling menghormati.
Melalui konferensi ini, Mimika diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan nasional, tetapi juga mampu memperkenalkan pengalaman membangun toleransi dari Indonesia Timur kepada seluruh daerah di Tanah Air.

Pemerintah Kabupaten Mimika bersama panitia penyelenggara telah menyiapkan berbagai kebutuhan peserta, mulai dari penjemputan, transportasi hingga akomodasi. Panitia juga tetap bersiaga di bandara untuk menyambut tamu undangan yang masih berdatangan.
Dengan berkumpulnya para pemimpin daerah, pemerintah pusat, tokoh agama, dan berbagai pemangku kepentingan di Timika, KKT II diharapkan menghasilkan lebih dari sekadar rekomendasi. Deklarasi Timika menjadi harapan agar semangat toleransi tidak berhenti di ruang konferensi, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata di setiap daerah. (Cr2)











