JAKARTA – Dinamika pengisian kursi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka turut bergulir di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Sejumlah senator secara terbuka menyuarakan dukungan agar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dipilih mendampingi Presiden Prabowo Subianto, meski pimpinan DPD menegaskan lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusung calon.
Dukungan itu antara lain disampaikan anggota DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng bersama beberapa senator lainnya. Komeng berharap Presiden Prabowo mempertimbangkan Dasco sebagai wakil presiden karena dinilai mampu meredam konflik, menjalin komunikasi lintas kelompok, serta berpihak pada aspirasi masyarakat daerah.
Sorotan terhadap sikap para senator kian menguat setelah Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menggelar pertemuan tertutup dengan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/11/2026) lalu.
Pertemuan tersebut membahas sinergi kelembagaan, aspirasi daerah, hingga sejumlah persoalan kenegaraan.
Menanggapi menguatnya pernyataan dukungan dari kalangan senator, Sultan menegaskan bahwa DPD tidak berada dalam posisi mengusung maupun mencalonkan wakil presiden. Menurutnya, DPD bukan partai politik sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan kandidat secara kelembagaan.
Sultan menjelaskan, dukungan yang disampaikan sejumlah senator merupakan inisiatif pribadi yang lahir dari kedekatan dan interaksi sehari-hari dengan Dasco di parlemen, sekaligus penilaian bahwa Dasco memiliki kepedulian terhadap isu daerah. Ia juga menekankan bahwa dukungan tersebut tidak serta-merta menjadi penentu akhir.
Sementara itu, anggota DPD RI daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) Angelo Wake Kako dalam program Primetime News Metro TV pada Kamis, 19 November 2026 menyampaikan bahwa DPD melihat kebutuhan figur wakil presiden dari sudut pandang kepentingan nasional dan daerah, menyusul kosongnya jabatan tersebut sejak 12 November,.
Angelo menilai sosok pendamping Presiden Prabowo harus mampu menerjemahkan, mengeksekusi, dan mengomunikasikan gagasan presiden kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap dinamika pusat dan daerah, terutama terkait persepsi pengurangan dana transfer ke daerah dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah. Menurut Angelo, posisi wakil presiden juga krusial bagi daerah karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, wakil presiden menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang menjadi muara ratusan aspirasi pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang diterima DPD.
Terkait tahapan konstitusional, Angelo menyatakan seluruh proses sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo hingga jadwal penyampaian dua nama calon pada 25 November untuk selanjutnya diproses di MPR RI hingga 9 Desember Sebagai kelompok unsur dengan 152 anggota di MPR RI yang mewakili suara daerah, DPD berkomitmen menjaga proses tersebut tetap berjalan khidmat.
Dalam diskusi yang sama, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai arus dukungan politik terhadap Dasco—termasuk dari para senator DPD—tampak kuat di permukaan. Kendati demikian, keputusan akhir tetap berada pada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama yang akan diajukan ke MPR, di mana suara DPD bersama fraksi-fraksi DPR akan ikut menentukan peta kekuatan saat proses di MPR berlangsung,







