NABIRE – Ikatan Keluarga Besar Kedeikoto/Boma menyampaikan Surat Peringatan Kedua (SP.2) kepada sejumlah pihak yang dinilai mengabaikan surat peringatan pertama (SP.1) dan sikap tegas yang sebelumnya telah disampaikan terkait persoalan tanah adat Kedeikoto/Boma.
Penyampaian SP.2 tersebut dilakukan dalam bentuk pemasangan baliho pada dua titik di Distrik Yaro, Kabupaten Nabire, pada Selasa (10/11/2026).
Ketua Ikatan Keluarga Besar Kedeikoto/Boma, Bernardus Kedeikoto, bersama tokoh pemuda Hosea Boma, beserta sejumlah tokoh menyampaikan hal tersebut kepada wartawan dalam konferensi pers di salah satu kafe di Nabire, Rabu (11/11/2026).
Bernardus menjelaskan, SP.2 merupakan tindak lanjut dari surat peringatan pertama yang ditujukan kepada Jhon Kegou, Alprida Mekei, Enni Mekei, Damiana Mekei, termasuk pihak-pihak lain yang dinilai merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari mereka.
Menurutnya, penyampaian peringatan kedua melalui baliho dilakukan karena pihak-pihak yang bersangkutan dinilai mengabaikan SP.1 maupun surat sikap tegas Kedeikoto/Boma yang telah disampaikan sebelumnya.
Ia menegaskan, pemasangan baliho tersebut memiliki beberapa tujuan, yakni sebagai bentuk penegasan sikap Kedeikoto/Boma, menjadi bukti dan dasar untuk dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, serta memberikan informasi kepada masyarakat luas agar persoalan tersebut diketahui publik.
Dalam SP.2 yang dipasang di dua titik di Distrik Yaro, Kedeikoto/Boma menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak-pihak terkait.
Pertama, meminta pihak yang bersangkutan segera memberikan klarifikasi dan mencabut patok besi yang ditanam di atas tanah adat Kedeikoto/Boma.
Kedua, meminta pihak yang bersangkutan segera menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan mengganggu tanah adat Kedeikoto/Boma.
Ketiga, meminta Mias Makai, Peles Makai dan pihak-pihak terkait lainnya segera menghentikan aktivitas penambangan di tanah adat atau hak datuk Kedeikoto/Boma yang berlokasi di Kali Wami, Muara Kali Puma.
Keempat, meminta Enni Mekei dan pihak-pihak terkait lainnya segera menghentikan aktivitas penambangan di tanah adat Kedeikoto/Boma yang berlokasi di Kali Bambu Keriting.
Selain itu, Kedeikoto/Boma juga meminta pihak investor agar segera menghentikan seluruh aktivitas penambangan pada lokasi-lokasi yang disebutkan dalam surat peringatan tersebut. Mereka menegaskan bahwa lokasi tersebut merupakan tanah adat atau hak datuk Kedeikoto/Boma.
Dalam surat peringatan itu, Kedeikoto/Boma turut menegaskan bahwa apabila pihak investor mengabaikan larangan dalam SP.2 dan tetap melanjutkan aktivitas penambangan, maka pihak investor akan dikenakan konsekuensi hukum adat hak datuk Kedeikoto/Boma berupa tuntutan ganti rugi atas kerusakan ekosistem alam dan lingkungan.
Terkait pemasangan baliho dan penegasan batas di lokasi, pihak Kedeikoto/Boma juga menyampaikan bahwa untuk papan nama digunakan satu buah trali dan satu buah kayu yang telah ditanam di Yaro.
Melalui penyampaian SP.2 tersebut, Kedeikoto/Boma menegaskan kembali sikap mereka agar pihak-pihak yang disebutkan dalam surat peringatan menghormati tanah adat dan menghentikan aktivitas yang dipersoalkan di wilayah hak datuk Kedeikoto/Boma. (MB)











