NABIRE – Aliansi Mahasiswa Papua Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membangun perpustakaan umum daerah, menyediakan fasilitas perpustakaan di setiap perguruan tinggi, serta meningkatkan pengadaan buku bacaan untuk mendukung pengembangan literasi di wilayah tersebut.
Tuntutan itu disampaikan melalui pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua Tengah yang dibacakan Marius Petege dalam aksi penyampaian aspirasi dihadapan para anggota dewan Kantor DPR Papua Tengah di Nabire, Selasa (3/11/2026).
Dalam pernyataannya, mahasiswa menilai keterbatasan fasilitas pendidikan, khususnya perpustakaan, laboratorium, ruang belajar, serta ketersediaan buku bacaan, masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Menurut mahasiswa, akses terhadap ilmu pengetahuan melalui perpustakaan dan ruang literasi merupakan kebutuhan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung penelitian, memperluas wawasan, serta membentuk pola pikir kritis pelajar dan mahasiswa.
Salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membentuk dan meresmikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai organisasi perangkat daerah definitif, bukan hanya berbentuk unit pelaksana teknis (UPT) atau bergabung dengan dinas lain.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah membangun perpustakaan umum daerah yang representatif, modern, dan inklusif di Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, termasuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, mereka menuntut alokasi anggaran khusus minimal 5 persen dari APBD Provinsi Papua Tengah untuk sektor literasi, perpustakaan, dan kearsipan. Pengelolaan anggaran tersebut, menurut mereka, harus dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam pernyataan sikap yang sama, Aliansi Mahasiswa Papua Tengah meminta DPR Papua Tengah mendatangi setiap perguruan tinggi dan membuka ruang dialog melalui kegiatan reses bersama ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan rektor.
Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai keluhan mengenai keterbatasan fasilitas kampus dapat disampaikan secara langsung kepada wakil rakyat.
Mahasiswa juga meminta pemerintah mengadakan buku-buku bermutu secara besar-besaran dan merata, tidak hanya buku pelajaran, tetapi juga buku ilmu pengetahuan untuk mendukung gerakan literasi formal maupun nonformal.
Mereka mengusulkan agar pemerintah menjadwalkan pembagian buku kepada berbagai ikatan pelajar dan mahasiswa serta membuka kesempatan bagi kelompok literasi untuk mengajukan proposal pengadaan buku.
Pengadaan buku, menurut mahasiswa, harus memperhatikan kebutuhan dan konteks lokal Papua Tengah. Mereka meminta penulis, pegiat literasi, dan budayawan lokal dilibatkan agar bahan bacaan yang disediakan tidak hanya berorientasi pada perspektif dari luar Papua.
Soroti biaya pendidikan dan bantuan PT Freeport Indonesia
Selain persoalan perpustakaan, Aliansi Mahasiswa Papua Tengah juga menyoroti biaya pendidikan yang masih harus ditanggung mahasiswa.
Mereka mengkritik kondisi tersebut dengan membandingkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pendidikan gratis dan program pendidikan gratis yang disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.
Mahasiswa mempertanyakan implementasi kebijakan tersebut karena, menurut mereka, mahasiswa masih dibebani pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya pembangunan.
Dalam pernyataannya, mahasiswa juga menyoroti penyaluran bantuan pendidikan dari PT Freeport Indonesia. Mereka mempertanyakan transparansi penyaluran bantuan tersebut kepada pelajar dan mahasiswa Papua Tengah, khususnya masyarakat pemilik hak ulayat di wilayah sekitar perusahaan.
Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan realisasi penyaluran bantuan pendidikan tersebut.
Tidak hanya itu, Aliansi Mahasiswa Papua Tengah turut menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkan anggarannya untuk mendukung pendidikan serta pengadaan buku bagi gerakan literasi formal maupun nonformal.
Bagi mahasiswa, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya melalui program bantuan, tetapi juga harus disertai penyediaan sarana belajar, akses buku, perpustakaan, dan ruang pengembangan pengetahuan yang dapat dijangkau masyarakat.
Melalui pernyataan sikap tersebut, Aliansi Mahasiswa Papua Tengah berharap pemerintah daerah dan DPR Papua Tengah memberikan perhatian terhadap persoalan literasi dan fasilitas pendidikan yang mereka sampaikan.
Pernyataan sikap tersebut diketahui oleh Marius Petege selaku penanggung jawab dan Matias Pigai sebagai koordinator lapangan umum.(MB)
