DOGIYAI — Kunjungan kerja perdana Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa ke Kabupaten Dogiyai, Senin (7/9/2026), tidak hanya menjadi agenda seremonial pemerintahan.
Kunjungan tersebut menjadi ruang pertemuan langsung antara pemerintah provinsi dengan masyarakat untuk membicarakan berbagai persoalan pembangunan.
Sejak tiba di Bandara Moanemani sekitar pukul 09.15 WIT, Gubernur bersama rombongan menjalani sejumlah agenda hingga sore hari.
Di Kampung Diyoudimi, Distrik Mapia induk, Gubernur meletakkan batu pertama pembangunan Asrama SMP YPPK St. Fransiskus Asisi Mapia.
Agenda pendidikan kembali berlanjut di Kampung Bomomani dengan peresmian Asrama Sekolah Teologi Atas (STA) Michelzon Mapia.
Namun, inti kunjungan terjadi ketika Gubernur bertatap muka dengan masyarakat di Aula Kingmi Digikotu.
Ratusan warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari jalan, kesehatan, kekurangan guru, pekerjaan, infrastruktur, keamanan hingga tapal batas.
Di bidang ekonomi, masyarakat meminta perhatian terhadap potensi Kopi Moanemani.
Pemerintah provinsi merespons dengan enam langkah, antara lain penambahan tenaga sarjana, bantuan motor bagi tukang ojek, bantuan bahan bangunan, fasilitasi pemasaran Kopi Moanemani, penanganan tapal batas dan perbaikan Jalan Trans Nabire-Paniai.
Persoalan keamanan juga menjadi bagian dari dialog. Tokoh agama dan masyarakat menyampaikan kekhawatiran terkait konflik dan keamanan. Pemerintah provinsi menyatakan akan melakukan koordinasi terhadap sejumlah persoalan tersebut, termasuk pemberantasan peredaran minuman keras melalui jalur Nabire.
Pada sore hari, Gubernur menyerahkan bantuan laptop, motor ojek dan bantuan kesehatan secara simbolis.
Di sisi lain, lebih dari 200 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan.
Kunjungan ditutup sekitar pukul 17.35 WIT dalam suasana aman dan kondusif.
Kini, perhatian masyarakat Dogiyai tertuju pada tahap berikutnya: sejauh mana berbagai aspirasi dan komitmen yang disampaikan dalam kunjungan tersebut dapat diterjemahkan menjadi program nyata.
Sebab, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan sebuah kunjungan pemerintah bukan hanya pada kehadiran pejabat, tetapi pada tindak lanjut yang benar-benar dirasakan di lapangan. (MB)
