Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui Program Pendidikan Gratis. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/99 Tahun 2026 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi penyelenggara Program Pendidikan Gratis di Provinsi Papua Tengah.
Keputusan yang ditandatangani Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa , pada tanggal 23 April 2026 di Nabire tersebut menetapkan ratusan satuan pendidikan sebagai penerima bantuan operasional untuk semester pertama tahun 2026, meliputi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga asrama pendidikan.
Program ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh, termasuk masyarakat yang berada di wilayah pedalaman dan daerah terpencil. Melalui bantuan tersebut, biaya pendidikan siswa pada semester Januari hingga Juni 2026 dibebaskan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
Dalam lampiran keputusan tersebut, sekolah-sekolah yang tersebar di Kabupaten Nabire, Mimika, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya ditetapkan sebagai penerima BOSDA dengan nominal yang disesuaikan berdasarkan tingkat pendidikan dan status sekolah.
Untuk tingkat SMP, bantuan diberikan mulai dari Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per siswa. Sementara pada jenjang SMA, bantuan berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per siswa. Sedangkan untuk SMK yang memiliki kebutuhan praktik dan operasional lebih besar, besaran bantuan mencapai Rp600 ribu hingga Rp1,25 juta per siswa.
Tidak hanya sekolah umum, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga memberikan perhatian khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus melalui dukungan sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan bantuan sebesar Rp1 juta per siswa. Selain itu, sejumlah asrama pendidikan yang menjadi tempat tinggal pelajar dari daerah terpencil juga menerima bantuan sebesar Rp5 juta per penghuni.
Besarnya alokasi bantuan tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui sektor pendidikan. Program Pendidikan Gratis diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi pendidikan, serta meringankan beban ekonomi orang tua siswa.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan daerah. Oleh karena itu, keinginan program pendidikan gratis menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan generasi Papua Tengah yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Dengan adanya BOSDA Tahun 2026, sekolah-sekolah di Papua Tengah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sementara para siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan lebih nyaman tanpa dikenakan biaya pendidikan.
Program ini sekaligus menjadi salah satu langkah strategi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memastikan bahwa setiap anak Papua memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun letak geografis wilayah tempat tinggal mereka.
