NABIRE – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah resmi merilis hasil seleksi verifikasi administrasi peserta Bimbingan Belajar (Bimbel) Persiapan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2025/2026.
Pengumuman tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 800.1.1.1/95/BKPSDM yang menetapkan ratusan peserta dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan lanjutan berupa program bimbingan belajar intensif.
Program ini dipandang sebagai salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda Papua agar mampu bersaing dalam seleksi sekolah kedinasan di tingkat nasional.
Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi sejak Januari 2026 dengan sejumlah kementerian yang memiliki sekolah kedinasan.
“Selama ini masyarakat di Papua lebih mengenal IPDN sebagai sekolah kedinasan. Padahal di kementerian-kementerian lain juga ada sekolah kedinasan yang bisa diakses anak-anak Papua,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Ia menyebutkan, sekolah kedinasan yang menjadi fokus program ini berasal dari beberapa kementerian, di antaranya sekolah kedinasan di bawah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, STIS, hingga sekolah kedinasan meteorologi dan geofisika.
Menurutnya, penerimaan sekolah kedinasan umumnya dibuka melalui tiga jalur, yakni jalur pembibitan, afirmasi, dan jalur umum. Namun untuk Papua Tengah, pemerintah daerah saat ini lebih menitikberatkan pada persiapan peserta melalui program bimbingan belajar sebelum mengikuti tes resmi dari kementerian terkait.
“BKPSDM hanya memfasilitasi anak-anak Papua Tengah untuk ikut bimbel. Soal kelulusan nantinya kembali kepada kemampuan masing-masing peserta,” katanya.
250 Peserta dari Delapan Kabupaten
Dalam program tersebut, sebanyak 250 peserta dipersiapkan mengikuti bimbingan belajar di Jayapura selama satu bulan. Peserta berasal dari delapan kabupaten di Papua Tengah.
Masing-masing kabupaten mendapat kuota 32 peserta, sementara Kabupaten Nabire memperoleh 33 peserta.
Denci menjelaskan, proses seleksi dilakukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan identifikasi peserta Orang Asli Papua dari berbagai wilayah di Papua Tengah.
“Kita ambil peserta dari delapan kabupaten. Harapan kita mereka bisa bersaing dan masuk sekolah kedinasan,” ujarnya.
Pemprov Tanggung Pemeriksaan Kesehatan hingga Tiket
Selain menyediakan bimbingan belajar, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menanggung berbagai kebutuhan peserta selama mengikuti program tersebut.
Mulai dari pemeriksaan kesehatan, tiket perjalanan pulang-pergi ke Nabire dan Jayapura, hingga pendampingan bagi peserta yang nantinya dinyatakan lulus sekolah kedinasan.
“Anak-anak harus sehat. Pemeriksaan kesehatan akan dibayar pemerintah provinsi. Tiket pulang-pergi juga ditanggung. Kalau mereka lulus, BKPSDM juga akan mengantar mereka ke sekolah kedinasan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga akan membantu penyediaan tempat tinggal bagi peserta yang diterima di sekolah kedinasan, khususnya apabila kampus tujuan tidak menyediakan asrama.
Kuota Papua dan Maluku Masih Terbatas
Meski demikian, Denci mengakui kuota penerimaan sekolah kedinasan dari kementerian masih sangat terbatas karena wilayah Papua dan Maluku digabung dalam skema penerimaan afirmasi nasional.
“Kuotanya belum bisa dipastikan karena ditentukan kementerian masing-masing. Papua dan Maluku masih digabung,” katanya.
Ia berharap program bimbingan belajar tersebut dapat meningkatkan kualitas peserta asal Papua Tengah agar memiliki nilai CAT yang kompetitif saat seleksi nasional berlangsung.
Dalam masa bimbingan belajar nanti, peserta juga akan mengikuti simulasi Computer Assisted Test (CAT) yang direncanakan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.
Diharapkan Kembali Mengabdi di Papua Tengah
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap peserta yang nantinya lulus sekolah kedinasan dapat kembali mengabdi di daerah.
Menurut Denci, pemerintah daerah berencana menyurati kementerian terkait agar lulusan asal Papua Tengah dapat ditempatkan kembali di wilayah Papua Tengah setelah menyelesaikan pendidikan.
“Harapan kita mereka kembali bertugas di Papua Tengah dan membangun daerah ini,” ujarnya.
Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri dengan serius selama mengikuti program bimbingan belajar.
“Harapan pemerintah daerah dan orang tua tentu semua ingin anak-anak ini berhasil. Karena itu mereka harus sehat dan fokus mengikuti seluruh tahapan,” tutupnya. (MB)
