TIMIKA – Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah melalui Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Penjaringan Aspirasi Perempuan Kamoro di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Pada Minggu (15/5/2026). Kegiatan ini sebagai bentuk pelaksanaan fungsi representasi kultural dan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua, khususnya kaum perempuan.
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi perempuan Papua Tengah, terutama perempuan suku Kamoro, untuk menyampaikan ide, gagasan, harapan, serta berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari hak-hak perempuan, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial.
RDP ini dipimpin Anggota MRP Papua Tengah Pokja Perempuan, Marsela Tomatipi, didampingi tokoh perempuan Kamoro, Mathea Mameyau dan Agustina Yatanea. Sementara jalannya diskusi dipandu moderator Fransiska Piry.
Dalam kesempatan itu, Marsela mengatakan persoalan perempuan Papua masih sangat banyak dan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Namun, di tengah berbagai keterbatasan, perempuan Papua tetap memiliki semangat untuk memperjuangkan hak-haknya.
“Perempuan selama ini menjadi kelompok yang termarjinalkan, tetapi mereka tetap memiliki semangat yang luar biasa,” ujar Marsela.
Ia mengaku terharu melihat antusiasme mama-mama Kamoro yang hadir dan aktif memberikan berbagai masukan kepada MRP Papua Tengah.
“Saya terharu melihat mama-mama Kamoro begitu antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka menyampaikan banyak masukan dengan harapan aspirasi ini tidak hanya berhenti di MRP, tetapi bisa diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan,” katanya.
Menurut Marsela, MRP memiliki peran sebagai lembaga representasi kultural yang menampung dan mendorong aspirasi masyarakat Papua kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.
“MRP tidak bisa mengambil keputusan, tetapi kami bisa mendorong dan mengawal aspirasi masyarakat Papua kepada pihak yang berwenang,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan menjadi perhatian utama perempuan Kamoro, di antaranya masalah budaya, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Marsela menjelaskan, salah satu keluhan yang disampaikan perempuan Kamoro berkaitan dengan penggunaan unsur budaya Kamoro oleh pihak lain yang dinilai tidak sesuai dengan nilai dan makna budaya setempat.
“Mereka merasa dirugikan karena budaya mereka digunakan oleh orang lain tidak sesuai dengan nilai budayanya,” ungkapnya.
Selain itu, perempuan Kamoro juga menyampaikan harapan agar akses pendidikan dan pelayanan kesehatan di wilayah mereka dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah.
Marsela menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam RDP tersebut akan dibawa dan diperjuangkan di tingkat MRP Papua Tengah.
“Aspirasi mama-mama dan perempuan Kamoro hari ini akan saya bawa ke kantor MRP dan kami akan mengawalnya,” tegasnya. (Etty)
