Timika – Komisi III DPRK Mimika menggelar rapat internal perdana di awal tahun 2026 guna membahas rencana dan agenda kerja komisi ke depan. Rapat tersebut berlangsung di ruang pertemuan Komisi III DPRK Mimika.
Pertemuan internal ini dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRK Mimika Herman Gafur, Wakil Ketua Adolf Omaleng, serta para anggota Komisi III yakni Herman Tangkepare, Benyamin Sarira, Rampeani Rachman, Dominggus Kapiyau, dan Frederina Matirani.
Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan rapat perdana Komisi III di tahun 2026 yang membahas agenda kerja sesuai dengan hasil Badan Musyawarah (Bamus) DPRK Mimika.
“Rapat ini merupakan pertemuan awal di tahun 2026 untuk membahas agenda-agenda Komisi III. Sesuai dengan agenda Bamus DPRK Mimika, kegiatan pertama yang akan dilaksanakan adalah Medical Check Up (MCU),” ujar Herman Gafur usai rapat, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, MCU akan dilakukan bagi seluruh anggota DPRK Mimika sebagai langkah awal untuk memastikan kondisi kesehatan para anggota dewan sebelum melaksanakan tugas-tugas kedewanan. Namun, pelaksanaannya masih menunggu konfirmasi dari pimpinan DPRK Mimika yang direncanakan akan berkoordinasi dengan pihak ketiga.
“MCU ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan seluruh anggota DPRK Mimika agar dapat menjalankan tugas dengan optimal,” jelasnya.
Setelah agenda MCU, Komisi III DPRK Mimika akan melanjutkan kegiatan dengan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi III.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program-program OPD berjalan sesuai dengan perencanaan serta menjawab aspirasi masyarakat melalui fungsi pengawasan dewan.
“Kami akan melaksanakan kunjungan kerja ke OPD-OPD mitra Komisi III untuk memastikan program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Herman.
Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa Komisi III memiliki sebanyak 23 OPD mitra kerja. Namun, pada tahap awal, Komisi III akan memprioritaskan OPD yang telah memiliki pimpinan definitif.
Beberapa OPD yang menjadi prioritas antara lain Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta akan ditambah dengan Dinas Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, serta Dinas Ketenagakerjaan.
“Mitra kerja kami ada 23 OPD, namun untuk sementara kami fokus pada OPD-OPD yang pimpinannya sudah definitif agar proses pengawasan dan koordinasi berjalan efektif,” ungkapnya.
Meski demikian, Herman menegaskan bahwa terdapat dua OPD yang menjadi fokus utama Komisi III, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Kedua OPD tersebut menjadi atensi khusus seluruh anggota Komisi III dalam rapat internal tersebut.
“Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan menjadi perhatian utama kami. Hal ini penting agar pada saat kami melakukan pengawasan dan kunjungan kerja, semua berbasis data dan tidak ditemukan persoalan, baik di sektor pendidikan maupun kesehatan,” pungkasnya. (Etty)
