JAKARTA – Anggota DPD/MPR RI Dapil Papua Tengah, Wilhelmus Pigai, meluncurkan gagasan strategis untuk mengawal program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Bantuan Gizi Nasional (BGN) di Papua Tengah. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya angka stunting di provinsi tersebut yang mencapai rata-rata di atas 30%.
Wilhelmus menegaskan bahwa program besutan pemerintah pusat ini merupakan “penyelamat generasi” bagi anak-anak Papua. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa implementasi di lapangan harus menyesuaikan dengan tantangan geografis dan budaya lokal Papua Tengah.
Lawan Stunting dengan Pangan Lokal
Wilhelmus menyoroti adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat dari pangan lokal yang bergizi tinggi, seperti ubi jalar (petatas), keladi, dan sagu, ke makanan instan yang miskin gizi. Ia mendorong agar program MBG menjadi momentum untuk menghidupkan kembali sektor pertanian lokal.
“Implementasi MBG tidak bisa sekadar menyalin sistem dari daerah lain. Kita harus membangun pasar tetap bagi petani lokal melalui penyerapan pangan mereka untuk program ini,” tulis Wilhelmus dalam naskah kebijakannya. Minggu, (21/12/2025).
SOP Ketat untuk Cegah Keracunan
Menanggapi beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi di daerah lain, Wilhelmus merekomendasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapur sekolah yang sangat ketat. Beberapa poin utama yang diusulkan antara lain:
• Pengawasan Digital: Pemasangan CCTV di area dapur untuk pemantauan jarak jauh.
• Sampel Makanan: Pengambilan sampel makanan harian wajib disimpan minimal selama 48 jam sebagai langkah antisipasi.
• Kebersihan Pekerja: Pekerja dapur wajib menggunakan pakaian standar higienis dan celemek tanpa kantong guna meminimalisir kontaminasi.
Transparansi dan Audit Independen
Selain aspek kesehatan, Wilhelmus juga menekankan pentingnya transparansi anggaran untuk mencegah risiko korupsi. Ia mengusulkan penggunaan teknologi digital seperti aplikasi pelaporan dan pelacakan distribusi berbasis GPS.
“Kita membutuhkan keterlibatan tokoh adat, gereja, dan orang tua murid sebagai kontrol sosial,” tambahnya. Ia juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng lembaga independen seperti universitas atau NGO untuk melakukan audit kualitas secara berkala.
Peta Jalan 2024-2029
Gagasan ini juga memuat peta jalan (road map) jangka panjang, yang dimulai dengan tahap sosialisasi dan pelatihan tenaga dapur pada 2024-2025, hingga perluasan program ke tingkat sekolah menengah pada 2029 mendatang.
“Ini adalah investasi moral dan politik. Setiap anak yang sehat adalah aset berharga menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Wilhelmus.
