NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong percepatan pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP). Salah satunya dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Katalog Elektronik Versi 6 (On Boarding) serta Bimtek Penerapan Mini Kompetisi dan Negosiasi, yang digelar di Hotel Yahor Inn, Nabire, Selasa (9/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI beserta jajaran narasumber, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, para analis kebijakan LKPP, ketua panitia, pelaku usaha Orang Asli Papua, serta tamu undangan lainnya.
Mewakili Gubernur Papua Tengah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tumiran, S.Sos., M.AP, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Papua Tengah sebagai provinsi yang baru berusia lebih dari tiga tahun membutuhkan penguatan fondasi pemerintahan, termasuk di bidang pengadaan barang dan jasa.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah sedang gencar melaksanakan pembangunan dan meletakkan dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Itu membutuhkan SDM yang berkualitas, adaptif terhadap perubahan, khususnya di era digital,” ujar Tumiran.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang berada pada masa transisi menuju sistem pemerintahan digital atau e-government. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, termasuk penggunaan katalog elektronik versi terbaru, menjadi keharusan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama. Peraturan dan sistem terus berubah, dan kalau kita tidak mengikuti perkembangan, satu hari saja tertinggal, maka kita akan ketinggalan jauh,” tegasnya.
Tumiran mengapresiasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Tengah yang telah berinisiatif menghadirkan narasumber kompeten dari LKPP RI untuk memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha OAP, koperasi, UKM, serta aparatur pengadaan di lingkungan OPD.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur di Papua Tengah, khususnya di wilayah pedalaman dan pegunungan, tidak boleh menjadi penghalang untuk belajar dan berkembang. Ia justru menilai semangat aparatur dan pelaku usaha di daerah tersebut sangat tinggi meski dihadapkan pada keterbatasan akses internet dan sarana pendukung lainnya.
“Dengan segala keterbatasan, teman-teman kita di daerah pegunungan justru punya semangat luar biasa untuk mengejar ketertinggalan. Ini patut kita apresiasi dan dorong terus,” katanya.
Tumiran juga berharap para narasumber dari LKPP dapat menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga ilmu yang ditransfer benar-benar dapat diserap dan diterapkan oleh para peserta.
Selain penguatan kapasitas pelaku usaha OAP, bimtek ini juga dinilai penting untuk meningkatkan profesionalisme pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Keberhasilan organisasi pemerintahan ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu infrastruktur, keuangan, dan sumber daya manusia. Hari ini kita fokus meningkatkan SDM, khususnya penguasaan teknologi informasi dalam pengadaan,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Tumiran mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan mendorong Biro Pengadaan Barang dan Jasa agar terus menyelenggarakan program edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bimtek Katalog Elektronik Versi 6 bagi pelaku usaha Orang Asli Papua serta Bimtek Penerapan Mini Kompetisi dan Negosiasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.(MB)
