JAKARTA – Pengurus Pusat Pemuda Katolik (PP Pemuda Katolik) bertemu dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara Jakarta untuk memaparkan 11 isu strategis mendesak terkait kondisi kemanusiaan, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan di Tanah Papua.
Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya mencari solusi bersama demi masa depan Orang Asli Papua (OAP) dan pembangunan wilayah yang lebih berkeadilan.
Ketua Umum PP Pemuda Katolik, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa 11 isu ini merupakan tantangan besar yang dihadapi Papua, baik di wilayah pegunungan, pesisir, maupun perkotaan.
11 Isu Strategis Papua yang Disampaikan:
- Konflik dan HAM: Pemuda Katolik menyoroti berlanjutnya konflik bersenjata, yang menyebabkan korban jiwa dan ketidakamanan, serta mendesak pendekatan yang mengutamakan dialog dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Pengungsian Internal: Dampak konflik telah menyebabkan ribuan warga mengungsi dan hidup dalam keterbatasan, sehingga memerlukan penanganan kemanusiaan jangka panjang.
- Hak Masyarakat Adat: Adanya praktik pengabaian hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat adat. Pemerintah didorong untuk memperkuat skema pengakuan dan perlindungan wilayah adat.
- Ketimpangan OAP di Kota: Di perkotaan, OAP masih menghadapi ketertinggalan ekonomi, keterbatasan akses kerja, dan marginalisasi sosial yang harus diatasi dengan kebijakan afirmatif yang jelas.
- Keterbelakangan Infrastruktur: Infrastruktur dan konektivitas (jalan, transportasi, dan digital) di Papua masih jauh tertinggal, menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.
- Lemahnya Layanan Dasar: Akses pendidikan, kesehatan, dan layanan ekonomi di wilayah pegunungan dinilai masih jauh dari standar layak, termasuk kekurangan guru, tenaga kesehatan, dan fasilitas yang rusak.
- Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat: Perlunya jaminan ruang demokrasi yang sehat di mana aspirasi publik dapat disampaikan tanpa rasa takut.
- Isu Rasisme: Kasus rasisme terhadap Orang Papua masih kerap terjadi. Pemuda Katolik meminta adanya langkah sistematis untuk membangun budaya saling menghormati dan harmoni bangsa.
- Tata Kelola dan Korupsi: Lemahnya pengawasan anggaran, praktik maladministrasi, dan korupsi di sejumlah daerah menjadi sorotan. Pembenahan transparansi dan etika birokrasi didorong.
- Depopulasi OAP: Kekhawatiran akan menurunnya populasi OAP di beberapa wilayah akibat berbagai faktor, yang berpotensi menghilangkan identitas budaya.
- Dampak PSN di Merauke: Pemuda Katolik menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap tanah ulayat dan mendorong penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) untuk melindungi masyarakat adat.
Wapres Gibran menyambut baik masukan tersebut dan menekankan komitmen pemerintah untuk membangun Papua secara lebih manusiawi dan berpihak pada masyarakat adat. Beliau juga meminta Pemuda Katolik untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan dan menciptakan ruang dialog yang inklusif.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi yang kuat antara pemerintah dan kelompok pemuda yang aktif dalam advokasi isu-isu Papua, demi terwujudnya solusi yang adil dan berkelanjutan.
