TIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) tidak hanya berorientasi pada penerbitan sertifikat, tetapi benar-benar mampu mencetak tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan, disiplin, dan kesiapan menghadapi kebutuhan dunia kerja.
Dorongan tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam kegiatan penguatan LPKS yang berlangsung di Hotel Horison Ultima, Jalan Hasanuddin, Timika, Kamis (27/8/2026). Kegiatan ini diikuti 100 peserta.
Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Disnakertrans Mimika, Jehuda B. Akobiarek, mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan Mimika tidak cukup hanya ditopang pembangunan infrastruktur. Kualitas manusia yang menjadi penggerak pembangunan juga harus mendapat perhatian serius.
“Kita tidak ingin lembaga pelatihan hanya menghasilkan peserta yang memiliki sertifikat. Yang lebih penting adalah bagaimana lulusan tersebut benar-benar memiliki kompetensi, keterampilan praktis, sikap kerja, disiplin, tanggung jawab, dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.
Jehuda menilai LPKS memiliki posisi strategis dalam menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing sekaligus menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri di Mimika.
Karena itu, pembinaan terhadap LPKS perlu diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta penguatan sertifikasi kompetensi.
Ia juga menekankan pentingnya keterhubungan antara pelatihan yang diberikan dengan peluang kerja yang tersedia. Dengan demikian, peserta tidak hanya mengikuti pelatihan, tetapi memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja.
“Kompetensi yang diberikan harus memiliki keterkaitan dengan peluang kerja yang tersedia di Kabupaten Mimika, sehingga peserta pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia kerja,” katanya.
Selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja, keberadaan LPKS diharapkan dapat ikut menekan angka pengangguran, meningkatkan produktivitas masyarakat, membuka peluang usaha baru, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Disnakertrans mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah, LPKS, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi dinilai penting agar materi dan metode pelatihan terus menyesuaikan perkembangan teknologi serta kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
“Harapan kami, LPKS tidak sekadar menjalankan kegiatan secara administratif, tetapi mampu menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja, berwirausaha, dan turut mendorong kemajuan ekonomi daerah,” harap Jehuda.
Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, berkomitmen menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan LPKS. Perhatian juga akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih besar untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja.
Dengan penguatan LPKS, Pemkab Mimika berharap tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi tenaga profesional sekaligus pelaku usaha yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (Cr2)
