TIMIKA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Adat (DPMKA) gelar sosialisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes serta Lembaga Kerja Sama Antardesa Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan berlangsung di Hotel Kangguru, Timika, Jumat (16/10/2026), dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau.
Mewakili Pemda Mimika, Abraham Kateyau meminta BUMDes harus mengelola potensi ekonomi lokal secara profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, setiap kampung memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
“Potensi semua ada di kampung. Kalau kita tidak memanfaatkan, kita berdosa karena Tuhan sudah memberikan hasil di kampung masing-masing. Kita harus manfaatkan itu,” ujarnya.
Ia menegaskan, sosialisasi harus ditindaklanjuti dengan kegiatan usaha nyata yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pengurus BUMK juga diminta menyusun usaha sesuai potensi wilayah serta mendorong keterlibatan masyarakat lokal melalui dukungan permodalan.
“Kalau bisa, tahun ini dikelola dengan baik supaya bisa berkelanjutan dan ada nilai tambahnya. Harus berdayakan masyarakat lokal dengan menyediakan modal usaha,” katanya.
Abraham turut menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan usaha. Pemerintah daerah juga diharapkan melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkala.
Kegiatan ini diikuti 42 peserta dari unsur BUMK di Kabupaten Mimika. Materi disampaikan oleh narasumber dari DPMKA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta tenaga ahli dan pendamping desa.
Pengurus diharapkan memahami proses penguatan status badan hukum, penyusunan rencana usaha, pengelolaan keuangan, dan pembuatan laporan keuangan. Selain itu, kerja sama antarkampung diharapkan mampu membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas.
Abraham berharap BUMK di Mimika tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi mampu menjalankan usaha produktif, melibatkan masyarakat lokal, dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
“Keberhasilan BUMDes tidak cukup diukur dari keberadaan organisasi atau kelengkapan administrasi. Badan usaha tersebut perlu menunjukkan hasil melalui kegiatan ekonomi yang berjalan, keterlibatan masyarakat lokal, serta manfaat yang berkelanjutan bagi kampung,” pungkasnya. (Cr2)
