NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong agar penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2025–2029 tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen nyata dalam mengarahkan kebijakan dan program pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat mewakili Gubernur Papua Tengah dalam kegiatan Konsultasi Publik Pertama Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029 yang berlangsung di Aula Guest House, Kabupaten Nabire, Rabu (26/8/2026).
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Victor mengatakan konsultasi publik merupakan tahapan penting untuk membangun kesepahaman, menghimpun masukan serta menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah.
“Dokumen yang kita susun harus bersifat konkret, terukur, terintegrasi, partisipatif dan dapat diimplementasikan. Jangan sampai Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini hanya menjadi dokumen administratif,” tegasnya.
Menurut Victor, RAD TPB/SDGs harus mampu menjadi salah satu instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Papua Tengah sehingga dapat menjawab persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat.
Ia menjelaskan, pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus dilihat dari sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks Papua Tengah, agenda SDGs dinilai memiliki nilai strategis karena provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Namun, di sisi lain masih terdapat berbagai tantangan pembangunan, seperti kesenjangan antarwilayah, keterbatasan akses pelayanan dasar, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, aksesibilitas hingga pengelolaan lingkungan hidup.
Victor menambahkan, TPB/SDGs merupakan agenda global yang mencakup 17 tujuan pembangunan yang diinisiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet serta memastikan kemakmuran bagi masyarakat di seluruh dunia.
Karena itu, penyusunan RAD TPB/SDGs Papua Tengah harus disesuaikan dengan kondisi daerah dan diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat secara konkret.
Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan RAD TPB/SDGs.
Victor mengajak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPR, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta seluruh komponen masyarakat untuk membangun kolaborasi dan semangat gotong royong.
“Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita satukan data, program, sumber daya dan kemampuan yang kita miliki untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh peserta konsultasi publik memberikan masukan, data, informasi dan rekomendasi yang konstruktif agar target dan indikator yang nantinya dituangkan dalam RAD benar-benar sesuai dengan kondisi serta kemampuan daerah.
Selain kolaborasi, Victor menekankan pentingnya keterpaduan antara RAD TPB/SDGs dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, target SDGs harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan daerah sehingga dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang memiliki indikator, target, lokasi, perangkat daerah penanggung jawab serta dukungan pembiayaan yang jelas.
Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan
Pemprov Papua Tengah juga menyoroti pentingnya penguatan ketersediaan dan kualitas data sebagai dasar penyusunan RAD TPB/SDGs.
Victor mengatakan data yang akurat dan terpercaya sangat diperlukan untuk menentukan kebijakan, menetapkan target, melakukan pemantauan sekaligus mengukur keberhasilan pembangunan.
“Dengan data yang baik kita dapat mengetahui apa yang sudah dicapai, apa yang masih menjadi kendala dan langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya,” katanya.
Ia berharap hasil konsultasi publik pertama tersebut dapat menjadi landasan dalam penyempurnaan RAD TPB/SDGs Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029.
Dokumen tersebut diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, prioritas pembangunan serta arah pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah.
“Mari kita bersama-sama wujudkan Papua Tengah yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan. Dengan kerja keras, kebersamaan, kolaborasi dan komitmen yang kuat, saya yakin kita mampu mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Papua Tengah,” pungkas Victor.
Kegiatan konsultasi publik tersebut kemudian secara resmi dibuka atas nama Gubernur Papua Tengah, sebagai bagian dari tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029.(MB)
