DEIYAI – Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) terus mengawal pelaksanaan Program Ekina Tonawi sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis kampung. Program tersebut diwujudkan melalui pengembangan usaha peternakan babi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sebagai tindak lanjut dari pelatihan dan penyaluran bibit ternak babi yang telah dilaksanakan sebelumnya, DPMK kembali menyalurkan bantuan pakan ternak kepada seluruh 67 kampung di Kabupaten Deiyai. Penyaluran bantuan berlangsung di halaman Kantor DPMK Deiyai, Selasa (14/7/2026).
Kepala DPMK Kabupaten Deiyai, Dr. Ferdinant Pakage, mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar usaha peternakan yang telah dirintis di setiap kampung dapat terus berkembang.
“Beberapa waktu lalu kami sudah melaksanakan pelatihan, membagikan bibit ternak babi beserta pakan awal. Hari ini kami kembali menyerahkan pakan berupa konsentrat dan dedak agar ternak yang dipelihara melalui BUMDes tetap mendapatkan dukungan,” ujarnya.
Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Asisten I Setda Kabupaten Deiyai, Simon Mote, kepada perwakilan kampung yang hadir.
Menurut Ferdinant, BUMDes menjadi ujung tombak pelaksanaan program karena memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi kampung yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Kampung (PAK).
Ia menjelaskan, tujuan besar Program Ekina Tonawi adalah melahirkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui pengembangan peternakan babi di seluruh wilayah Deiyai.
“Kami berharap ke depan setiap kampung memiliki Ekina Tonawi, yakni masyarakat yang berhasil meningkatkan kesejahteraan dari hasil usaha peternakan babi. Program ini merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Deiyai yang akan terus kami kawal,” katanya.
Selain mendampingi pelaksanaan program peternakan, DPMK juga tengah mempersiapkan legalitas seluruh BUMDes di Kabupaten Deiyai agar memiliki badan hukum sesuai ketentuan Kementerian Desa.
“Dalam waktu dekat kami akan memfasilitasi pengurusan badan hukum seluruh BUMDes. Dengan legalitas yang jelas, BUMDes akan lebih kuat dalam mengembangkan berbagai usaha produktif di kampung,” tutupnya. (SK)
