NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa kebutuhan pangan masyarakat Papua Tengah harus mampu dipenuhi melalui peningkatan produksi lokal sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K)., MH.Kes. mewakili Gubernur Papua Tengah saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bertema “Sinergi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha dalam Mendukung Pengendalian Inflasi Daerah” yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (9/7/2026).
Dalam sambutannya, Sekda mengatakan pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil produksi sendiri. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sektor pertanian dan peternakan agar tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Kita harus mengetahui secara pasti berapa kebutuhan masyarakat terhadap setiap komoditas, seperti cabai, telur, daging, dan sayuran. Setelah itu kita bandingkan dengan kemampuan produksi petani dan peternak lokal. Dari situlah kita dapat menentukan langkah yang tepat,” ujarnya.
Silwanus menjelaskan, selama ini pemerintah pusat secara rutin memantau perkembangan inflasi melalui rapat koordinasi nasional dengan mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan harga, mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi masyarakat. Menurutnya, Papua Tengah juga harus memiliki data yang akurat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan.
Ia meminta perangkat daerah terkait membangun basis data yang memuat kebutuhan setiap komoditas pangan, kapasitas produksi, hingga berbagai kendala yang dihadapi petani dan peternak di lapangan.
“Kalau kita tidak memiliki data yang kuat, maka akan sulit menentukan intervensi yang tepat. Kita harus mengetahui kebutuhan masyarakat setiap hari, kemampuan produksi, kondisi cuaca, distribusi hasil panen, hingga siapa yang akan menyerap hasil produksi petani,” katanya.
Pada kesempatan itu, Sekda juga berdialog dengan pelaku usaha dan perwakilan Asosiasi Ayam Petelur mengenai kebutuhan telur di Kabupaten Nabire. Diskusi tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan produksi lokal dibandingkan kebutuhan masyarakat.
Menurut Silwanus, data tersebut nantinya juga akan mendukung berbagai program pembangunan, termasuk upaya penurunan stunting melalui pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.
Ia menambahkan, Gubernur Papua Tengah memberikan perhatian besar terhadap penguatan sektor pertanian dan peternakan sebagai bagian dari program prioritas pemerintah daerah. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta bersinergi dalam mendukung peningkatan produksi pangan lokal.
Selain komoditas pertanian, Sekda juga menyoroti potensi pengembangan peternakan, termasuk ternak babi yang selama ini masih menjadi salah satu komoditas penting bagi masyarakat Papua. Menurutnya, apabila kebutuhan tersebut mampu dipenuhi oleh peternak lokal, maka selain menjaga stabilitas harga juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir arahannya, Silwanus berharap rapat koordinasi tersebut tidak hanya menghasilkan berbagai masukan, tetapi juga melahirkan langkah-langkah konkret yang dapat segera dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dalam menjaga stabilitas harga pangan.
“Harapan kita setelah rapat ini sudah ada kejelasan mengenai persoalan yang dihadapi dan intervensi apa yang akan dilakukan. Dengan demikian, pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Papua Tengah,” tutupnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), pelaku usaha, petani, peternak, asosiasi ayam petelur, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan di Provinsi Papua Tengah.(MB)
