NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sebagai langkah memperkuat pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Papua Tengah.
Pembentukan KKMD tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove dalam Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Mahavira, Nabire, Kamis (21/5/2026).
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, dalam sambutannya menegaskan bahwa ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir di Papua Tengah.
“Wilayah pesisir kita memiliki potensi yang sangat besar, namun pada saat yang sama juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Victor Fun saat membacakan sambutan gubernur.
Menurutnya, mangrove bukan hanya berfungsi melindungi kawasan pantai dari abrasi dan gelombang laut, tetapi juga menjadi habitat berbagai jenis ikan dan biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Selain itu, ekosistem mangrove dinilai memiliki kontribusi penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim melalui kemampuan menyerap karbon dalam jumlah besar.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyoroti meningkatnya tekanan terhadap kawasan mangrove akibat aktivitas pembukaan lahan, pemanfaatan kawasan pesisir yang belum tertata, serta minimnya pengawasan di sejumlah wilayah.
“Jika kondisi ini tidak segera ditangani secara bersama-sama, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut dan lingkungan sekitar,” katanya.
Karena itu, pemerintah menilai perlindungan dan pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, masyarakat adat, komunitas lingkungan hingga masyarakat pesisir.
Dalam forum tersebut, Victor Fun menegaskan bahwa pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah bukan hanya sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir Papua Tengah.
“Hari ini merupakan momentum penting dengan dibentuknya Kelompok Kerja Mangrove Daerah sebagai mesin penggerak kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Melalui KKMD, pemerintah mendorong adanya sinergi antar-instansi dan pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan terpadu dalam pengelolaan mangrove di Papua Tengah.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan percepatan rehabilitasi kawasan mangrove yang mengalami kerusakan melalui aksi penanaman kembali di sejumlah wilayah pesisir.
Tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, pemerintah juga berharap pengelolaan mangrove dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
“Kita harus memastikan bahwa kelestarian lingkungan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Victor.
Ia berharap setelah pembentukan KKMD, seluruh anggota kelompok kerja dapat segera menyusun rencana kerja yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.
“Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, akademisi dari Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, perwakilan PT Freeport Indonesia, perwakilan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta para peserta yang tergabung dalam Kelompok Kerja Mangrove Daerah Papua Tengah.
Di akhir sambutan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan ekosistem pesisir di wilayah Papua Tengah. (MB)
