TIMIKA – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRP-PT) menggelar _hearing_ dengan sejumlah pemangku kebijakan untuk membahas program Presiden RI, Prabowo Subianto.
_Hearing_ yang digelar pada Selasa (5/5/2026) itu menitikberatkan pada pembahasan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Wakil Ketua IV DPR-PT, John Gobay menerangkan pembahasan itu bertujuan agar pengelolaan KNMP dan KDMP berjalan baik. Termasuk kesiapan pemerintah dalam menyiapkan pasar.
Kata John, kapal-kapal nelayan yang bongkar muatan di tengah laut untuk kembali ke daerah asal di luar Papua, memiliki kewajiban untuk menurunkan muatan ikan ke pelabuhan Pomako.
“Yang paling penting adalah ‘emas biru’ ini bisa mensejahterakan masyarakat Mimika khususnya mereka yang hidup dengan filosofi 3S,” ungkap John Gobay.
Dia juga menilai KNMP merupakan wujud konkrit filosofi 3S. Sehingga John meminta pemerintah melakukan persiapan agar pencari ikan nyaman.
“Konsep kampung nelayan adalah konsep yang baik dan harus didukung oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemkab Mimika serta masyarakat. Makanya di _hearing_ ini kami undang masyarakat juga supaya dapat pencerahan yang baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, _hearing_ menjadi kunjungan kerja lanjutan DPR PT. Sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan PT Freeport Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Mimika, serta Dinas Perhubungan.
“_Hearing_ ini tidak cuma dengar pendapat, kita diskusi dan ada kesepakatan,” terang John Gobay.
Ia menginginkan pula KNMP menjadi kebutuhan yang dapat menjawab keinginan masyarakat bukan masyarakat luar daerah. KNMP dinilainya dibangun juga untuk mensejahterakan masyarakat di daerah.
Sementara itu, John Gobay menyatakan _hearing_ yang dilakukan di Mimika sekaligus upaya untuk meninjau berapa titik kampung nelayan yang telah disurvei oleh Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Cr-01)
