NABIRE — Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak bersama Mahasiswa Puncak se-Indonesia mendesak Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait pernyataannya mengenai insiden kekerasan di wilayah Kemburu dan Pogoma.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Sekda, menyusul pernyataannya di sejumlah media nasional, termasuk Metro TV dan Kompas pada 19 April 2026. Dalam pernyataan tersebut, Sekda menyebut pelaku penembakan terhadap warga sipil merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Namun demikian, Tim Investigasi HAM dan mahasiswa menyatakan bahwa hasil investigasi lapangan yang mereka lakukan menunjukkan adanya perbedaan informasi. Berdasarkan klaim mereka, sejumlah saksi warga sipil yang selamat menyebutkan bahwa operasi tersebut dilakukan oleh aparat militer dari satuan tugas tertentu, tanpa adanya kontak tembak dengan kelompok bersenjata.
“Informasi yang kami peroleh dari lokasi kejadian, termasuk kesaksian korban selamat, berbeda dengan pernyataan yang disampaikan kepada publik,” demikian isi pernyataan dalam surat terbuka tersebut. Rabu, 22 April 2026
Selain itu, mereka juga menyebut bahwa sejumlah pihak, termasuk unsur pemerintah daerah dan legislatif, telah mengetahui informasi tersebut dari berbagai sumber di lapangan.
Atas dasar itu, Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak se-Indonesia menilai terdapat dugaan penyimpangan informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik. Mereka pun mendesak agar Sekda segera memberikan klarifikasi resmi secara terbuka, termasuk melalui media yang sama agar informasi dapat tersampaikan secara luas dan transparan.
Surat terbuka tersebut turut ditembuskan kepada Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak maupun instansi terkait atas tuntutan klarifikasi tersebut.(MB)
