PANIAI – Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Paniai, Yunus Gobai, memberikan catatan kritis terkait kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Provinsi Papua Tengah pada Senin (20/4/2026).
“Meskipun menyambut kedatangan wakil presiden di Nabire, saya menegaskan bahwa agenda kunjungan tidak boleh hanya terpaku pada pembangunan fisik semata, sementara kondisi keamanan dan kemanusiaan warga asli Papua sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja,” katanya.
Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Provinsi Papua Tengah pada Senin (20/4/2026) kemarin. Wakil Presiden kali ini hanya mencakup tiga agenda utama yaitu meninjau pusat pemerintahan, pelabuhan, dan bandara.
“Saya menilai bahwa membatasi agenda hanya pada sektor infrastruktur merupakan sebuah kegagalan dalam menangkap momentum penting,” tambahnya.
Catatan Kritis:
1. Kunjungan wakil Presiden ke Papua Tengah diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan mengakomodasi suara masyarakat sipil untuk menyelesaikan akar permasalahan, bukan hanya berfokus pada pemantaun proyek fisik (Bandara, Pelabuhan dan Pembangunan Pemerintahan)
2. Pemuda Katolik mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pendekatan keamanan yang represif, tetapi beralih ke pendekatan dialogis dan kemanusiaan. Desakan agar negara hadir memberikan perlindungan dan pendampingan kepada warga sipil menjadi perhatian serius di tengah kunjungan wakil presiden
3. Kunjungan wakil presiden ke Papua Tengah diharapkan tidak mengabaikan situasi darurat kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang masih terjadi, dengan tujuan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, bukan hanya stabilitas keamanan sementara.
4. Pemuda Katolik mendesak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menarik militer non-organik (TNI/Polri) yang beroperasi sejak September 2025-2026. Kehadiran pasukan ini dinilai menimbulkan trauma, keresahan, serta menghambat aktivitas ekonomi warga, memicu aksi damai menuntut penarikan kembali ke Jakarta.
5. Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus berani menyodorkan fakta-fakta kemanusiaan ini kepada Wakil Presiden agar masalah tersebut dapat ditarik ke tingkat pembahasan nasional.
Secara keseluruhan, meskipun kunjungan kerja Wakil Presiden Ke Nabire Papua Tengah dilakukan, desakan untuk menarik militer non-organik, tetap menjadi isu utama yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat di Papua. (Cr3)
