NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bergerak cepat menindaklanjuti arahan Gubernur terkait situasi konflik di Kabupaten Puncak. Dalam waktu dekat, tim gabungan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijadwalkan akan turun langsung ke wilayah terdampak.
Hal ini disampaikan oleh Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG, M.H.Kes, usai rapat koordinasi internal yang digelar pemerintah provinsi, Rabu (21/4/2026).
Pemerintah memastikan bahwa pada Kamis mendatang, tim akan bergerak menuju wilayah Sinak dan Mulia, guna memberikan bantuan kemanusiaan sekaligus memastikan kondisi masyarakat di lapangan.
“Berdasarkan data sementara dari Pemerintah Kabupaten Puncak, terdapat lima korban. Tiga korban dirawat di RSUD Mulia, satu di Rumah Sakit Nabire, dan satu di Jayapura,” ujarnya kepada sejumlah media termasuk PiyosnewsNet usai rapat internal kantor Gubernur Papua tengah di Nabire.
Untuk korban yang dirawat di Nabire, seorang anak berusia tujuh tahun telah menjalani operasi dan kondisinya mulai membaik.
“Puji Tuhan, operasi sudah selesai dilakukan. Saat ini tinggal pemulihan, dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima hari sebelum diperbolehkan pulang,” jelasnya.
Pemerintah juga memastikan pendampingan lanjutan bagi korban, termasuk layanan perlindungan anak yang akan ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sementara itu, satu korban lainnya yang dirawat di Jayapura, seorang ibu hamil berusia 27 tahun, saat ini tengah menjalani tindakan operasi akibat luka di bagian dagu. Pemerintah berencana memberikan perhatian khusus, termasuk kemungkinan proses persalinan yang akan dilakukan di Jayapura.
“Kasus ini cukup khusus karena korban sedang hamil enam hingga tujuh bulan. Kita pastikan penanganan medis berjalan baik, termasuk rencana persalinannya,” tambahnya.
Selain penanganan medis, pemerintah juga menyiapkan langkah trauma healing bagi masyarakat terdampak. Program ini akan melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak.
Tim yang akan diberangkatkan juga membawa bantuan logistik berupa bahan makanan serta layanan kesehatan bagi warga di wilayah terdampak konflik.
Untuk mempercepat respons, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga tengah menyelaraskan data dengan Pemerintah Kabupaten Puncak. Diketahui, Pemkab Puncak telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari.
“Surat keputusan tanggap darurat dari Kabupaten sudah kami terima, dan hari ini Gubernur juga akan mengeluarkan dasar administratif agar seluruh proses penanganan bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam penanganan ini, sedikitnya enam OPD terlibat aktif, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapperida, Badan Keuangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang.
“Untuk jangka pendek, penanganan korban sudah kami pastikan berjalan baik. Selanjutnya kami fokus pada bantuan masyarakat serta pemulihan kondisi di lapangan,” tutupnya. (MB)







