TIMIKA – Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, selama dua hari di Kabupaten Mimika, Senin (20/4/2026) hingga Selasa (21/4/2026) memunculkan berbagai harapan dari masyarakat setempat.
Masyarakat berharap kunjungan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu mendorong penyelesaian sejumlah persoalan sosial dan pembangunan di Timika, termasuk sengketa tapal batas wilayah Kapiraya di Distrik Mimika Barat Tengah.
Persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika dengan kabupaten tetangga, yakni Dogiyai dan Deiyai, hingga kini belum menemukan titik terang.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Marianus Maknaepeku, kepada wartawan pada Selasa (21/4/2026).
Menurut Marianus, kunjungan Wapres yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini diharapkan membawa semangat perubahan pembangunan di Mimika, sejalan dengan filosofi “Habis Gelap Terbitlah Terang”.
Ia menjelaskan, klaim wilayah Kapiraya oleh daerah lain dipicu oleh kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Sementara itu, Kabupaten Mimika yang sebelumnya dimekarkan dari Fakfak hingga kini belum mengalami pemekaran wilayah lanjutan.
Karena itu, ia berharap Wapres dapat menyerap aspirasi masyarakat akar rumput dan mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, untuk segera menyelesaikan sengketa tapal batas tersebut.
Selain persoalan wilayah, LEMASKO juga menyoroti kondisi Pelabuhan Pomako di Distrik Mimika Timur yang dinilai masih membutuhkan penataan serius.
Pelabuhan tersebut memiliki peran strategis sebagai pusat bongkar muat barang dan penumpang, sekaligus menjadi akses utama distribusi logistik ke sejumlah wilayah di Papua, seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Asmat, hingga Yahukimo.
“Meski Wapres tidak sempat mengunjungi pelabuhan, namun hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ujar Marianus.
Sementara itu, Ketua LEMASKO, Gregorius Okoare, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua.
Ia meminta pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pembangunan wilayah pegunungan, tetapi juga memberikan perhatian yang seimbang kepada masyarakat pesisir.
“Kami berharap pembangunan dilakukan secara merata. Selama ini masyarakat pesisir terkesan kurang mendapatkan porsi pembangunan,” ujarnya dalam jumpa pers, Senin (20/4/2026).
Gregorius menambahkan, pembangunan yang adil dan merata sangat penting agar akses infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh masyarakat, khususnya suku Kamoro dan Amungme.
Ia menegaskan, sebagai lembaga adat, LEMASKO akan terus mengawal dan memberikan masukan kepada pemerintah agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (Etty)
