Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum Yorrys Raweyai Dorong Aspirasi Daerah Menjadi Perhatian Nasional Wilhelmus Pigai Dorong Penguatan Hak Politik Orang Asli Papua melalui Kajian Regulasi Gubernur Meki Nawipa Tinjau Tambang Bawah Tanah Freeport, Pelajari Teknologi dan Operasional Pertambangan Empat Pejabat Tinggi Negara Turun ke Nabire, Tertibkan Tambang Emas Ilegal Natalius Pigai: Keberhasilan Pembangunan HAM Harus Dirasakan Langsung oleh Rakyat

Headline

Pemda Mimika Komitmen Hapus Kesenjangan Sekolah Negeri dan Swasta

Etty Welerbadge-check


					Pemda Mimika Komitmen Hapus Kesenjangan Sekolah Negeri dan Swasta Perbesar

TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen menghapus perbedaan dan kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta mulai tahun ini.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Mimika, Petrus Cahyono Balubun yang menyebut Kepala Dinas Pendidikan telah sepakat memberikan perhatian yang setara bagi seluruh sekolah.

“Kami berkomitmen tidak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Semua akan berjalan bersama dengan perhatian yang sama,” ujar Petrus saat diwawancarai.

Ia menjelaskan, arah pembangunan pendidikan ke depan juga diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Mimika, yakni pembangunan yang dimulai dari kampung. Fokus tersebut akan mulai diperkuat pada tahun 2027.

Menurutnya, perhatian khusus akan diberikan pada wilayah pesisir, termasuk sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mimika juga mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendukung pendidikan, termasuk bantuan kepada lima yayasan pendidikan di Mimika. Bantuan tersebut mencakup dukungan bagi siswa asli daerah, khususnya dari suku Amungme dan Kamoro, dalam bentuk dana pendidikan.

Petrus menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan kepada sekolah yayasan dilakukan melalui sistem hibah. Prosesnya diawali dengan pengajuan proposal oleh pihak yayasan kepada Bupati, yang kemudian didisposisikan ke dinas terkait untuk dimasukkan dalam anggaran.

“Karena sistemnya hibah, maka yayasan harus mengajukan proposal, kemudian diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Selain pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas. Pemerintah berencana melakukan pemerataan distribusi guru kontrak, termasuk ke sekolah-sekolah yayasan di wilayah pesisir.

Tidak menutup kemungkinan, penugasan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan dilakukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar di sekolah swasta, meski kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian.

“Jika kebutuhan guru di sekolah negeri sudah terpenuhi, maka akan dipertimbangkan untuk dialihkan ke sekolah swasta,” pungkasnya. (Cr2)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kemenag Terbitkan Juknis Perlindungan Santri, Panduan Child Safeguarding bagi Pengasuh hingga Pengurus Pesantren

5 November 2026 - 12:53 WIB

IMG 20261105 215133

Pemkab Mimika Matangkan RDTR Kokonao untuk Pemerataan Pembangunan

5 November 2026 - 12:46 WIB

IMG 20261105 WA0042

Bangun Kepercayaan Masyarakat, Pemkab Mimika Perkuat Strategi Komunikasi Publik

5 November 2026 - 12:41 WIB

IMG 20261105 WA0041

Merasa Terancam Saat Angkut Batu, Ratusan Sopir Truk Minta Perlindungan Polisi

5 November 2026 - 12:35 WIB

IMG 20261105 213529

Cegah Anak Terkendala Saat Kuliah, Dukcapil Deiyai Benahi Data Kependudukan Siswa

5 November 2026 - 12:31 WIB

IMG 20261105 213018
Trending di News