NABIRE — Aksi demonstrasi yang digelar Front Rakyat Bergerak di Nabire, Selasa (7/4/2026), berlangsung dengan tertib dan damai, meski diwarnai perbedaan sikap antara massa aksi dan aparat terkait mekanisme long march menuju Kantor DPR Papua Tengah.
Aksi ini mengusung sejumlah tuntutan² PT Freeport Indonesia, pengembalian Otonomi Khusus (Otsus), penghentian eksploitasi sumber daya alam, serta pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP). Gerakan serupa juga dilaporkan berlangsung serentak di berbagai wilayah di Tanah Papua.
Di Papua Tengah, massa aksi terpusat di beberapa titik, antara lain Wadio (Hotel Adamant/eks Jepara II), Karang Pasar, depan kampus Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM), Siriwini, dan perempatan SP2. Dari sejumlah titik tersebut, Karang Pasar menjadi pusat konsolidasi utama massa.
Pantauan di lapangan menunjukkan massa mulai bergerak dari Karang Tumaritis dengan rencana melakukan long march menuju kantor DPR Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Namun, rencana tersebut sempat mendapat penolakan dari aparat keamanan. Wakapolres Nabire, Piter Kendek, menegaskan bahwa long march tidak diizinkan karena berpotensi mengganggu ketertiban umum dan akses jalan.
Pihak kepolisian menawarkan solusi berupa pengangkutan massa menggunakan kendaraan yang telah disiapkan, dengan pengawalan menuju kantor DPR Papua Tengah. Bahkan, disebutkan bahwa Gubernur Papua Tengah telah berada di lokasi untuk menerima aspirasi.
Meski demikian, massa aksi menolak opsi tersebut dan tetap bersikeras berjalan kaki. Pimpinan aksi menilai long march merupakan bagian dari kesepakatan awal sekaligus tradisi perjuangan masyarakat Papua dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami sudah sampaikan dalam surat pemberitahuan bahwa akan long march. Sejarah orang Papua itu tidak diangkut, tapi jalan kaki. Ini bagian dari nilai perjuangan kami,” ujar salah satu pimpinan aksi.
Massa juga menegaskan bahwa mereka tetap mengedepankan pendekatan damai dan telah menyiapkan sistem pengamanan internal untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
Sebagai alternatif, massa sempat mengusulkan agar pimpinan DPR Papua Tengah dan Gubernur turun langsung ke Karang Pasar untuk menerima aspirasi. Namun, apabila tidak diakomodasi, mereka tetap memilih berjalan kaki menuju kantor DPR.
Di tengah dinamika tersebut, korlap aksi mengimbau seluruh peserta untuk tetap berada dalam satu komando dan tidak bertindak di luar instruksi.
“Semua harus dalam satu arahan, tidak boleh bergerak sendiri. Kita jaga bersama supaya aksi ini berjalan aman sampai tujuan,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Nabire, Samuel D. Tatiratu, menekankan bahwa aparat tidak melarang penyampaian aspirasi, namun meminta agar dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum.
“Silakan sampaikan aspirasi, tetapi tetap ikuti aturan. Jalan raya ini milik masyarakat umum, jadi harus dijaga bersama,” ujarnya.
Akhirnya, melalui pendekatan dialogis, aparat dan massa mencapai titik temu. Massa tetap berjalan dengan pengawalan ketat aparat hingga ke lokasi tujuan.
DPR Papua Tengah Terima Aspirasi
Setibanya di kantor DPR Papua Tengah, pimpinan dewan menerima perwakilan massa dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan.
Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti seluruh aspirasi ke tingkat pusat, termasuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
“Kami akan membawa seluruh aspirasi ini tanpa mengubah satu pun isi, untuk disampaikan ke komisi terkait di tingkat pusat,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa sejumlah isu yang disampaikan berkembang di luar tema utama, mencerminkan kompleksitas persoalan di Papua.
Tanggapan Soal MRP dan Otsus
Wakil Ketua DPR Papua Tengah, Diben Elaby, menyoroti tuntutan pembubaran MRP. Menurutnya, MRP merupakan hasil dari proses politik panjang yang tidak bisa dibubarkan secara instan.
“MRP itu lahir melalui proses panjang dan berkaitan dengan hak politik orang Papua. Kalau mau dievaluasi, ada mekanisme seperti judicial review di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kajian akademis dan keterlibatan pakar hukum sangat diperlukan untuk menilai relevansi Otsus, MRP, maupun kelembagaan lainnya di Papua.
Terkait tuntutan terhadap PT Freeport Indonesia, DPR Papua Tengah menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan kontraktual dengan perusahaan tersebut, karena berada di bawah otoritas pemerintah pusat.
Selain itu, DPR juga menanggapi isu konflik di Dogiyai yang disorot massa. Pihaknya menyatakan turut prihatin, namun menegaskan bahwa penanganan berada pada pemerintah kabupaten setempat dengan dukungan aparat keamanan.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, sembari menunggu hasil investigasi resmi.
Apresiasi atas Aksi Damai
Secara umum, DPR Papua Tengah memberikan apresiasi terhadap jalannya aksi yang dinilai tertib dan mencerminkan praktik demokrasi yang sehat.
“Kalau tidak ada aspirasi seperti ini, bagaimana kita membangun daerah? Kami terbuka untuk semua kelompok masyarakat,” ujar Delius.
Apresiasi serupa juga disampaikan anggota DPR Papua Tengah, Henes Sondegau, yang menilai pola pengamanan oleh aparat sangat baik dan humanis.
Ia secara khusus memuji kepemimpinan Kapolres Nabire yang dinilai mampu membangun sinergi dengan TNI dan masyarakat.
“Ini pola yang harus dipertahankan. Masyarakat puas, DPR puas, dan keamanan juga berjalan baik,” katanya.
Hingga aksi berakhir, situasi di Nabire terpantau aman dan kondusif. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasi, dengan pengawalan aparat hingga kembali ke titik masing-masing.
Aksi ini menjadi cerminan dinamika demokrasi di Papua Tengah, di mana berbagai aspirasi masyarakat disampaikan secara terbuka, dengan tetap menjaga stabilitas dan ketertiban bersama. (MB)
