NABIRE – Menjelang kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan berlaku mulai 1 April 2026 pukul 00.00 WIB, Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, menyampaikan sejumlah imbauan kepada pihak Pertamina dan masyarakat.
Kepada awak media pada Selasa (31/3/2026), Burhanuddin menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan keputusan pemerintah pusat yang tidak dapat dihindari, sehingga seluruh pihak diminta untuk dapat menerimanya dengan bijak.
“Terkait dengan adanya penyesuaian BBM di seluruh Indonesia, ini hal yang tidak bisa kami hindari dan tidak bisa kita tolak, karena ini merupakan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Burhanuddin meminta kepada pihak Pertamina agar penyaluran BBM di Kabupaten Nabire benar-benar dilakukan secara tepat sasaran, khususnya untuk kendaraan yang beroperasi secara aktif di wilayah tersebut.
Ia juga menyoroti maraknya praktik penjualan BBM oleh pedagang musiman yang dinilai berpotensi menyebabkan kelangkaan di SPBU.
“BBM jangan sampai menjadi mata pencaharian utama masyarakat sehingga menyulitkan masyarakat lain mendapatkan BBM di SPBU. Saat ini banyak pedagang musiman yang beralih menjual BBM karena keuntungannya cukup besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Nabire secara tegas meminta agar kuota dan stok BBM di wilayah tersebut tidak dikurangi, bahkan jika memungkinkan dapat ditambah.
Menurut Burhanuddin, Nabire memiliki peran strategis sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah sekaligus daerah penyangga bagi sejumlah kabupaten di wilayah pedalaman, seperti Dogiyai, Paniai, dan Deiyai.
“Kami berharap Pertamina tidak mengurangi stok BBM di Nabire. Bila perlu justru ditambah, karena Nabire merupakan daerah penyangga bagi beberapa kabupaten di wilayah pedalaman,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak Pertamina telah dilakukan, termasuk penyampaian surat resmi dari pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga.
Selain kepada Pertamina, Burhanuddin juga mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM secara efisien dan tidak berlebihan. Ia menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga ketersediaan energi di tengah kebijakan penyesuaian harga.
Khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), ia meminta agar penggunaan kendaraan dinas, terutama roda empat, dilakukan secara bijak dan hanya untuk kepentingan dinas yang mendesak.
“Gunakan kendaraan dinas seefisien mungkin dan sesuai peruntukannya. Jika tidak terlalu perlu, bisa menggunakan sepeda atau sepeda motor,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut tidak hanya membantu penghematan BBM, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan.
Terkait wacana penerapan Work From Home (WFH) untuk efisiensi BBM, Burhanuddin menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire siap mendukung apabila kebijakan tersebut resmi diberlakukan oleh pemerintah pusat.
“Jika program Work From Home diberlakukan, kami tentu akan mendukung karena itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat,” tutupnya. (MB)
