Menu ✖

Mode Gelap
Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum Yorrys Raweyai Dorong Aspirasi Daerah Menjadi Perhatian Nasional Wilhelmus Pigai Dorong Penguatan Hak Politik Orang Asli Papua melalui Kajian Regulasi

Headline

Pendulang Timika Protes Hasil Tak Dibeli, Pemkab Mimika Terkendala Aturan Pusat

Etty Welerbadge-check


					Pendulang Timika Protes Hasil Tak Dibeli, Pemkab Mimika Terkendala Aturan Pusat Perbesar

TIMIKA – Kelompok pendulang emas tradisional di Timika menggelar aksi protes setelah hasil dulangan mereka tidak dibeli oleh toko emas setempat. Selain itu, para pendulang juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk membentuk koperasi khusus yang dapat menampung dan membeli hasil dulangan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat serta-merta mengabulkan permintaan tersebut tanpa adanya landasan hukum yang kuat dari pemerintah pusat.

“Pemerintah tidak bisa serta-merta mengabulkan permintaan tersebut tanpa landasan hukum yang kuat dari pemerintah pusat. Proses sinkronisasi aturan sangat penting untuk mengubah status aktivitas yang selama ini dianggap ilegal menjadi legal,” ujar Johannes Rettob saat diwawancarai belum lama ini.

Ia menjelaskan, pembentukan koperasi bagi pendulang merupakan isu sensitif dan berpotensi menimbulkan kontroversi jika tidak didasarkan pada regulasi yang jelas. Namun demikian, koperasi tetap bisa dibentuk apabila aturan dari pemerintah pusat telah tersedia.

Sementara itu, Pemkab Mimika mengaku telah mulai membahas berbagai solusi bagi para pendulang. Meski demikian, proses tersebut membutuhkan waktu agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan di kemudian hari.

Menurutnya, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah daerah harus mengikuti proses dan regulasi yang berlaku dari tingkat pusat hingga daerah.

“Kami sudah memikirkan solusinya. Namun, jika membuat kebijakan yang kontroversial dan melanggar aturan, risikonya besar bagi pemerintah daerah. Karena itu, semua harus mengikuti aturan dari pusat hingga ke daerah,” pungkasnya. (CR2)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kapolres Mimika Apresiasi Kinerja Kapolsek di Wilayah Terpencil, Siapkan Evaluasi Dukungan Operasional

11 November 2026 - 13:29 WIB

IMG 20261111 WA0011

Kapolres Mimika Ungkap Fakta di Balik Pembakaran Mobil, Ada Permintaan Maaf dari Warga

11 November 2026 - 13:25 WIB

IMG 20261111 WA0011

Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kejari Mimika Sosialisasikan Pendampingan Hukum

11 November 2026 - 13:20 WIB

IMG 20261111 WA0009

Dinas Sosial Mengadakan Semiloka Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Empat Kampung

11 November 2026 - 13:16 WIB

IMG 20261111 WA0010

APBD Besar, Kemiskinan dan Stunting Masih Tinggi, Bapperida Papua Tengah Evaluasi Arah Pembangunan

11 November 2026 - 13:11 WIB

IMG 20261111 WA0008
Trending di Headline