NABIRE – Ketua SKKP Investasi dan UMKM DPW Provinsi Papua, Weidy Pasiowan, S.Th, bersama sekum melakukan kunjungan ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, untuk meninjau rencana pembangunan dapur makanan bergizi gratis bagi masyarakat.
Dalam keterangannya kepada awak media Kamis,(12/3/2026), Pasiowan mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
“Kami datang ke sini untuk membawa kemajuan melalui pembangunan dapur makanan bergizi gratis di Kota Nabire. Kami sudah mengunjungi lima provinsi dan kini hadir di Papua untuk melihat langsung titik-titik lokasi pembangunan,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, pembangunan dapur tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.
Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil peluang usaha masyarakat Papua, melainkan justru melibatkan pengusaha asli Papua dalam proses pembangunannya.
“Kami datang bukan untuk merampas hak orang Papua, tetapi untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Kami ingin masyarakat asli Papua bisa terlibat langsung dalam pembangunan dapur-dapur ini,” katanya.
Pasiowan juga menegaskan pihaknya memprioritaskan kontraktor dan pengusaha asli Papua dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
“Banyak kontraktor dari luar yang ingin bergabung, tetapi kami memutuskan untuk lebih mengutamakan pengusaha asli Papua agar mereka juga bisa sejahtera melalui program ini,” jelasnya.
Dalam beberapa hari ke depan, pihak SKKP bersama para pengusaha Papua akan melakukan survei lokasi pembangunan dapur makanan bergizi gratis di Nabire dan sejumlah kabupaten lainnya di Papua Tengah.
Ia menambahkan pembangunan dapur tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain ketersediaan lahan, dokumen kepemilikan tanah, akses jalan yang memadai, serta adanya masyarakat penerima manfaat.
Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat peran pengusaha asli Papua dalam pembangunan daerah. (MB)
