DOGIYAI – Konflik horizontal yang melibatkan masyarakat Mee dari Kabupaten Dogiyai dan Deiyai dengan masyarakat Kamoro dari Kabupaten Mimika di wilayah Kapiraya hingga kini belum menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak. Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan perselisihan batas wilayah adat secara damai bersama dua kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah.
Sebagai langkah konkret, Bupati Dogiyai membentuk Tim Harmonisasi Daerah Penyelesaian Konflik Sosial Kapiraya pada Sabtu, 14 Februari 2026. Pembentukan tim tersebut dilakukan dalam rapat yang dihadiri pimpinan daerah, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, anggota DPRD hingga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Rumah Makan Selera Nabire.
Dalam struktur tim tersebut, Amandus Gabou (anggota DPRD) dipercaya sebagai Ketua Tim. Sementara itu Lukas Wakei, S.IP (Kabag Tapem) dan Yan Dogomo, S.STP (Kepala Kesbangpol) ditunjuk sebagai sekretaris. Adapun Pendeta Yunas Goo dan Thobias F. Bunapa dipercaya menjadi juru bicara tim.
Selanjutnya, tim dari tingkat provinsi mengundang perwakilan dari tiga kabupaten untuk melakukan rapat koordinasi lanjutan di Hotel Grand Tembaga Timika. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menyepakati dan menandatangani empat poin pernyataan sikap bersama sebagai langkah penanganan konflik.
Empat poin tersebut meliputi:
1. Menjalankan Rencana Aksi (Renaksi) terpadu sebagai landasan operasional tunggal penanganan konflik;
2. Melakukan sinkronisasi tapal batas wilayah adat secara teliti;
3. Menjamin keamanan, stabilitas, dan kedamaian selama proses harmonisasi dan verifikasi lapangan;
4. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi, mediasi, serta penyusunan rekomendasi secara transparan dan akuntabel.
Setelah kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai langsung berupaya mengirimkan bantuan bahan makanan (Bama) serta tim ke Kapiraya melalui jalur udara dan laut. Pada tahap awal, pemerintah berencana menyewa tiga unit helikopter, namun rencana tersebut batal setelah dana yang disiapkan dikembalikan oleh pihak maskapai.
Upaya pengiriman bantuan melalui jalur laut menggunakan kapal Papua Star juga sempat menghadapi kendala. Masyarakat Kamoro tidak mengizinkan kapal melintasi wilayah Logpon, sehingga tim dari Kabupaten Deiyai yang membawa bantuan Bama melalui kapal Star harus kembali dari wilayah Kokonao.
“Kita memiliki harapan besar setelah kesepakatan tiga kabupaten dan provinsi untuk segera menyelesaikan konflik serta memfasilitasi verifikasi batas adat. Namun akses yang sulit membuat proses ini sedikit terhambat,” demikian keterangan Tim Harmonisasi Dogiyai dalam rilis pers yang diterima media, Selasa (10/3).
Meski demikian, melalui koordinasi antara Polres Dogiyai dan Polres Mimika, bantuan bahan makanan bagi warga asal Dogiyai di Kapiraya akhirnya berhasil tiba di wilayah Mogodagi pada Jumat, 6 Maret 2026. Bantuan tersebut dikirim menggunakan kapal dari Pelabuhan Pomako.
Pada Selasa, 10 Maret 2026, Pemerintah Kabupaten Dogiyai kembali mengirim dua pesawat jenis Caravan milik Ikairos menuju Kapiraya. Pesawat tersebut membawa 14 orang tim campuran, bantuan bahan makanan tahap kedua, serta bantuan dana untuk kebutuhan mendesak bagi pemuda di Kapiraya.
Sebelum keberangkatan tim, Bupati Dogiyai menyampaikan dua pesan penting. Pertama, meminta para pemuda tetap menjaga kedamaian dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperparah konflik sambil menunggu penyelesaian batas adat yang final. Kedua, tim diminta melakukan identifikasi dan verifikasi data batas wilayah adat secara cermat untuk dituangkan dalam peta atau sketsa manual yang akan dibahas pada tingkat provinsi.
Tim verifikasi tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berjumlah enam orang dipimpin oleh Pendeta Yunas Goo dengan fokus wilayah Kapiraya (Mogodagi). Sementara kelompok kedua berjumlah delapan orang dipimpin Thobias F. Bunapa yang akan menyusuri wilayah Dusun Wotai, Dogihou hingga Potawai melalui jalur Yamor.
Tim menyatakan apresiasi terhadap dukungan penuh dari pimpinan daerah. “Kami sangat menghargai dukungan Bupati dan Wakil Bupati yang menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi masyarakat,” demikian pernyataan tim dalam keterangan tertulis. (MB)
