TIMIKA – Pemerintah Distrik Mimika Timur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di Kantor Distrik Mimika Timur, pada Jumat (06/03/2026).
Musrenbang ini mengusung tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Sumber Daya Lokal Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika.”
Dalam musrenbang tersebut ada empat program yang menjadi perhatian pemerintah distrik, yaitu pelebaran jalan poros Timika–Mapurujaya, pengadaan lahan pemakaman, program padat karya dan rumah layak huni yang sering menjadi kendala yaitu lahan.
“Musrenbang ini merupakan wadah penting bagi seluruh pihak untuk menyampaikan usulan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” kata Kepala Distrik Mimika Timur, Bakri Athoriq dalam sambutannya.
Kata Bakri Athoriq bahwa ada beberapa program yang menjadi perhatian pemerintah distrik yaitu pelebaran jalan poros Timika–Mapurujaya, pengadaan lahan pemakaman, program padat karya dan rumah layak huni yang sering menjadi kendala yaitu lahan.
“Jadi terkait dengan pelebaran jalan itu karena kita lihat volume kendaraan yang melintas di jalur tersebut sangat tinggi, termasuk kendaraan besar dengan muatan berat. Dan kondisi ini sering memicu kecelakaan karena jalan sudah rusak dan tidak lagi memadai dengan jumlah kendaraan yang melintas,” katanya.
Selain itu, kata dia, persoalan ketersediaan lahan pemakaman juga menjadi perhatian serius. Lahan pemakaman yang ada saat ini sudah penuh, bahkan dalam beberapa kasus penguburan sudah menggunakan lahan milik warga.
“Karena itu kami berencana mengusulkan pengadaan lahan baru untuk pemakaman,” jelasnya.
Ditambahkannya bahwa pemerintah distrik juga mendorong pembangunan Kantor Kelurahan Wania serta pelaksanaan program padat karya yang dinilai cukup besar pada tahun ini.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada para kepala kampung untuk menyiapkan rencana badan jalan agar ke depan dapat dibangun jalan tailing guna menunjang akses transportasi masyarakat.
Bakri mengungkapkan, terdapat 255 rumah tidak layak huni yang tersebar di lima kampung di wilayah Mimika Timur. Namun pembangunan rumah layak huni masih terkendala masalah pelepasan lahan.
Sementara itu Bupati Mimika melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hery Onawame, mengatakan Musrenbang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Lanjutnya, Musrenbang juga menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kampung hingga distrik, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Melalui Musrenbang ini kita tidak hanya berbicara tentang rencana pembangunan semata, tetapi juga tentang komitmen bersama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya mendukung pembangunan di seluruh wilayah, termasuk Distrik Mimika Timur yang dinilai memiliki potensi besar baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang harus dihadapi bersama, di antaranya keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu melalui Musrenbang RKPD 2026 dirinya mengajak seluruh peserta untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, potensi lokal juga perlu dioptimalkan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk membuka akses antarwilayah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, mengatakan pihaknya mempunyai tugas mengawal berbagai usulan program pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik Mimika Timur.
“Karena dalam setiap Musrenbang biasanya banyak usulan yang disampaikan masyarakat. Namun tidak semuanya dapat diakomodir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sehingga peran DPRK sangat penting untuk melakukan pengawasan agar program prioritas tetap diperjuangkan,”katanya.
Perlu diketahui dalam kegiatan Musrenbang ini dibuka oleh Bupati Mimika melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hery Onawame dengan didampingi Kepala Distrik Mimika Timur, Bakri AthoriqAthoriq.
Hadir dalam kegiatan tersebut juga Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, Kapolsek KP3 Laut, Iptu Ongky Nanlohi, Perwakilan Koramil Mapurujaya, Kepala Kelurahan dan Kampung serta tamu undangan. (IT)
